Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Kompas.com - 22/09/2021, 09:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan potensi terjadinya perang dingin sebagai akibat dari ketegangan sejumlah negara-negara besar akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengutip pernyataan Antonio Guterrez dalam pembukaan Sidang Majelis Umum PBB ke-76.

"Saya kutip apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB yang mengingatkan kemungkinan terjadinya perang dingin. Dalam kaitan ini, saya singgung mengenai AUKUS dan keputusan Australia bagi pengadaan kapal selam bertenaga nuklir," ujar Retno dalam keterangan pers secara virtual pada Rabu (22/9/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

AUKUS sendiri merupakan aliansi yang dibentuk Australia, Inggris (UK), dan Amerika Serikat (US) baru-baru ini.

Retno mengatakan, Indonesia menerima penjelasan Australia dan mendengarkan komitmen-komitmen yang diberikan Australia.

"Termasuk untuk terus menghormati NPT atau Perjanjian Nonproliferasi Nuklir dan hukum internasional," ucap Retno.

Sementara itu, Indonesia melihat dan mengkhawatirkan meningkatnya tensi di antara negara-negara besar.

Baca juga: Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Retno menekankan bahwa yang tidak diinginkan oleh semua negara adalah kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan power projection di kawasan.

"Yang tentunya akan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison menghubungi Presiden Joko Widodo kemarin setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan prihatin dengan perlombaan senjata terkait perjanjian tiga arah Australia-Inggris-Amerika Serikat.

Dari informasi yang didapat ABC, PM Morrison telah menegaskan kembali kepada Presiden Jokowi bahwa Australia akan tetap menjalankan kewajibannya menurut perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT).

Ia mengatakan, kemitraan keamanan Australia-Inggris-Amerika Serikat (Aukus) yang baru justru akan berkontribusi pada stabilitas dan "keseimbangan strategis" di kawasan.

Baca juga: Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Halaman:


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com