Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/09/2021, 14:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas terhadap rencana pembangunan kapal selam nuklir oleh Pemerintah Australia membangun dengan bantuan Inggris, dan Amerika Serikat.

Christina mengatakan, kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia bukan berarti Indonesia tidak dapat mengambil sikap yang jelas dan tegas atas berbagai dinamika dan perkembangan.

"Apalagi jika perkembangan dan dinamika tersebut berpotensi mengancam keamanan yang dampaknya dapat dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh Indonesia," kata Christina, melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/9/2021).

Baca juga: Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Politisi Partai Golkar itu berpandangan, rencana Australia tersebut menjadi keprihatinan karena akan berimplikasi pada situasi kawasan yang semestinya stabil, aman, dan damai.

Christina mengatkan, Australia dan Indonesia juga memiliki Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif yang salah satu poinnya adalah untuk bersama-sama tetap waspada menjaga pedamaian dan keamanan.

"Dalam konteks ini langkah Australia melakukan pengembangan militer secara agresif tentu membuka jalan serta peluang bagi perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer yang bisa menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan," ujar Christina.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil sikap atau langkah proaktif terhadap keputusan Australia.

Baca juga: Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Apa Dampaknya untuk Indonesia?

Sebelumnya diberitakan, Australia akan membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir. Pembangunan kapal selam bertenaga nuklir itu berada di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Rencana tersebut dinilai para analis dan akan membuat China gusar. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu itu tidak menyambut baik pembentukan blok-blok yang dapat merugikan pihak lain.

Sementara, pemerintah Indonesia mendorong Australia tetap memenuhi kewajiban untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan.

Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi Indonesia menyusul rencana Australia yang akan membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir.

"Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation," dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri, Jumat (17/9/2021).

Dalam pernyataan tersebut, tertulis bahwa Indonesia juga menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya tentang non-proliferasi nuklir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com