Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP: Demokrasi Bukan Alat untuk Memecah Belah, Saling Mencaci bahkan Membenci

Kompas.com - 20/08/2021, 14:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, demokrasi merupakan instrumen untuk berlomba-lomba menciptakan kebaikan dan kebajikan.

Oleh karena itu, PPP terpanggil untuk membuktikan bahwa fungsi pokok demokrasi adalah untuk mensejahterakan umat, memuliakan rakyat, serta membangun bangsa.

"Demokrasi bukanlah alat untuk memecah belah, demokrasi bukan alat untuk saling mencaci, membenci," kata Suharso dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

"Demokrasi wajib dijadikan instrumen untuk saling mendukung, memuliakan dan saling membesarkan dengan berlomba-lomba menebar manfaat dan kemaslahatan bagi sesama dan semesta," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Suharso menegaskan bahwa kebaikan dan kebajikan demokrasi adalah dalam rangka mensejahterakan seluruh rakyat.

Baca juga: Songsong Indonesia Emas 2045, PPP Ingin Sandingkan Islam dan Demokrasi

Ia pun menekankan, demokrasi jangan hanya dijadikan alat untuk melayani penguasa, melainkan seluruh umat, rakyat dan bangsa.

"Demokrasi bukan lah melayani segelintir elite kuasa atau yang berpunya. Berdemokrasi adalah proses pembuktian bahwa tak ada satupun, tak ada satu orang pun yang ditinggal, atau tertinggal," tegas dia.

Lebih lanjut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu mengaku bahwa PPP sebagai partai berlandaskan Islam Rahmatan Lil Alamin ingin membuktikan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi.

Sebab, menurutnya demokrasi bukanlah ideologi, melainkan tata cara atau tata laksana.

Sementara itu, Islam adalah sebuah sistem nilai yang utuh dan menyeluruh untuk mengatur hidup manusia.

Ia pun ingin agar Indonesia menjadi model bagi negara lain untuk menyatukan antara Islam dan demokrasi.

Baca juga: Ketum PPP: Demokrasi Wajib Hasilkan Kesejahteraan, Bukan Layani Segelintir Elite

Ia mengaitkan hal tersebut karena melihat Indonesia sebagai negara berpopulasi muslim terbesar di dunia, tetapi menggunakan demokrasi dalam kehidupan berbangsa bernegara.

"Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, harusnya kita bisa menjadi sebuah model yang penting, tentu kalau kita sukses mempraktikkan demokrasi," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com