Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kivlan Zen Dituntut 7 Bulan Penjara atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Kompas.com - 20/08/2021, 13:56 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Kivlan Zen dituntut tujuh bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (20/8/2021).

Jaksa menilai Kivlan Zen terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait kepemilikan senjata api tanpa izin.

“Sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu,” ujar jaksa Andri Saputra, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Eksepsi Ditolak, Sidang Kivlan Zen Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Jaksa meyakini Kivlan membeli senjata, serta peluru secara ilegal pada Mei 2018 hingga Juni 2019.

Dalam tuntutannya jaksa menyampaikan ragam senjata yang dimiliki Kivlan yaitu Colt dengan diameter 8.78 mm, satu senjata api model pistol dengan diameter 5,33 mm, satu senjata api rakitan berdiameter 5,33 mm, serta senjata laras panjang berdiameter 5,100 mm.

Kivlan juga diketahui menyimpan sejumlah peluru, antara lain 99 peluru tajam lead antimony, round nose kaliber 38, empat butir peluru full metal jacket kaliber 9x19 mm.

Kemudian, lima peluru tajam full metal jacket kaliber 7,65 mm, satu peluru kaliber 7,65 mm, 1 peluru kaliber kaliber 380 mm, dua peluru lead antimony kaliber 22 mm, lima peluru lead antimony caliber 22, terakhir empat swab yang terdeteksi adanya gunshot residu (GSR).

Selain tuntutan tujuh bulan penjara, jaksa juga meminta agar Kivlan Zen segera ditahan di rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan.

Baca juga: Sebut Dakwaan Jaksa Tak Jelas, Kivlan Zen Minta Hakim Membebaskannya

Dalam kasus ini, Kivlan didakwa memiliki empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam.

Kivlan didakwa dengan dua dakwaan. Pertama, Kivlan dinilai melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua yaitu pelanggaran atas Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.

Kasus yang menjerat Kivlan ini terkait dengan aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilpres 2019 di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MA Proses Kasasi Johnny G Plate

MA Proses Kasasi Johnny G Plate

Nasional
Deretan Tanda dan Gelar Kehormatan yang Diterima Prabowo dalam 5 Tahun Terakhir

Deretan Tanda dan Gelar Kehormatan yang Diterima Prabowo dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
PKPU soal Syarat Baru Usia Calon Kepala Daerah Ditargetkan Terbit Juni Ini

PKPU soal Syarat Baru Usia Calon Kepala Daerah Ditargetkan Terbit Juni Ini

Nasional
KPU Klaim 20 Pileg Ulang Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

KPU Klaim 20 Pileg Ulang Tak Ganggu Tahapan Pilkada 2024

Nasional
PSI dan PBB Tak Tampak Ikut dalam Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM

PSI dan PBB Tak Tampak Ikut dalam Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM

Nasional
KLHK: Kualitas Udara di Jakarta Memburuk, tapi Tak Akan Separah 2023

KLHK: Kualitas Udara di Jakarta Memburuk, tapi Tak Akan Separah 2023

Nasional
Wapres Ma'ruf: Bansos Digunakan untuk Judi 'Online', Cabut Saja

Wapres Ma'ruf: Bansos Digunakan untuk Judi "Online", Cabut Saja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Turun | Penjelasan Yusril Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Turun | Penjelasan Yusril Tanda Tangani Pencopotan Afriansyah Noor

Nasional
Tanggal 23 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gubernur BI Klaim Pelemahan Rupiah Masih Baik, ke Depan Akan Menguat

Gubernur BI Klaim Pelemahan Rupiah Masih Baik, ke Depan Akan Menguat

Nasional
Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Nasional
Hapus 2 DPO Kasus 'Vina Cirebon', Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Hapus 2 DPO Kasus "Vina Cirebon", Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Nasional
Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Nasional
Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com