Salin Artikel

Ketum PPP: Demokrasi Bukan Alat untuk Memecah Belah, Saling Mencaci bahkan Membenci

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, demokrasi merupakan instrumen untuk berlomba-lomba menciptakan kebaikan dan kebajikan.

Oleh karena itu, PPP terpanggil untuk membuktikan bahwa fungsi pokok demokrasi adalah untuk mensejahterakan umat, memuliakan rakyat, serta membangun bangsa.

"Demokrasi bukanlah alat untuk memecah belah, demokrasi bukan alat untuk saling mencaci, membenci," kata Suharso dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

"Demokrasi wajib dijadikan instrumen untuk saling mendukung, memuliakan dan saling membesarkan dengan berlomba-lomba menebar manfaat dan kemaslahatan bagi sesama dan semesta," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Suharso menegaskan bahwa kebaikan dan kebajikan demokrasi adalah dalam rangka mensejahterakan seluruh rakyat.

Ia pun menekankan, demokrasi jangan hanya dijadikan alat untuk melayani penguasa, melainkan seluruh umat, rakyat dan bangsa.

"Demokrasi bukan lah melayani segelintir elite kuasa atau yang berpunya. Berdemokrasi adalah proses pembuktian bahwa tak ada satupun, tak ada satu orang pun yang ditinggal, atau tertinggal," tegas dia.

Lebih lanjut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu mengaku bahwa PPP sebagai partai berlandaskan Islam Rahmatan Lil Alamin ingin membuktikan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi.

Sebab, menurutnya demokrasi bukanlah ideologi, melainkan tata cara atau tata laksana.

Sementara itu, Islam adalah sebuah sistem nilai yang utuh dan menyeluruh untuk mengatur hidup manusia.

Ia pun ingin agar Indonesia menjadi model bagi negara lain untuk menyatukan antara Islam dan demokrasi.

Ia mengaitkan hal tersebut karena melihat Indonesia sebagai negara berpopulasi muslim terbesar di dunia, tetapi menggunakan demokrasi dalam kehidupan berbangsa bernegara.

"Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, harusnya kita bisa menjadi sebuah model yang penting, tentu kalau kita sukses mempraktikkan demokrasi," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/20/14110981/ketum-ppp-demokrasi-bukan-alat-untuk-memecah-belah-saling-mencaci-bahkan

Terkini Lainnya

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke