Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Masalah Terkait Penanganan Pandemi, Penurunan Anggaran Kesehatan Dipertanyakan

Kompas.com - 18/08/2021, 07:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mempertanyakan turunnya jumlah anggaran kesehatan dari Rp 326,4 triliun pada 2021 menjadi Rp 255,3 triliun pada tahun 2022 atau turun 21,8 persen.

Menurut Netty, pemerintah semestinya memperbesar anggaran kesehatan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan kesehatan yang membutuhkan dukungan anggaran.

"Bukankah ini saatnya kita memperbesar anggaran kesehatan? Ada begitu banyak persoalan dalam managemen pandemi yang harus dibereskan dan membutuhkan dukungan anggaran. Serangan Covid-19 telah menunjukkan betapa rapuh struktur kesehatan yang kita miliki," kata Netty dalam siaran pers, Selasa (17/8/2021) malam.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga meminta pemerintah untuk fokus pada sektor kesehatan untuk mengendalikan penyakit, khususnya Covid-19.

"Pemerintah harus fokus pada penguatan sektor kesehatan sebagai basis masalah pandemi. Jangan setengah hati. Tingkatkan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial sebagai bentuk keseriusan penanggulangan pandemi," kata Netty.

Baca juga: Jokowi: Anggaran Kesehatan 2022 Direncakanan Rp 255,3 Triliun, Salah Satunya untuk Tangani Pandemi

Di samping itu, dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia, Netty mengajak seluruh pihak untuk bersatu melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Ia menyebut, setiap masa memiliki tantangannya sendiri, di mana tantangan saat ini adalah ancaman bencana kesehatan dan permasalahan ekonomi.

"Mari maknai kemerdekaan dengan meningkatkan persatuan, bergandeng tangan melawan pandemi. Singkirkan kepentingan pribadi dan kelompok serta fokus bersinergi dalam upaya pengendalian Covid-19,” ujar dia.

Diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan pada tahun 2022 sebesar Rp 255,3 triliun. Anggaran ini lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar Rp 326,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran kesehatan itu terdiri dari anggaran reguler Rp 139,4 triliun dan anggaran PEN Rp 115,9 triliun.

Baca juga: Mendagri Ungkap 19 Provinsi Bermasalah dalam Penyerapan Anggaran Kesehatan

"Anggaran kesehatan tahun depan mencapai Rp 255,3 triliun, lebih rendah dari tahun ini. Namun tahun ini (realisasi anggaran) PEN akan lihat seberapa cepat vaksinasi, 3T, dan pengobatan yang betul-betul dikeluarkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2020 di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com