Banyak Masalah Terkait Penanganan Pandemi, Penurunan Anggaran Kesehatan Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mempertanyakan turunnya jumlah anggaran kesehatan dari Rp 326,4 triliun pada 2021 menjadi Rp 255,3 triliun pada tahun 2022 atau turun 21,8 persen.

Menurut Netty, pemerintah semestinya memperbesar anggaran kesehatan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan kesehatan yang membutuhkan dukungan anggaran.

"Bukankah ini saatnya kita memperbesar anggaran kesehatan? Ada begitu banyak persoalan dalam managemen pandemi yang harus dibereskan dan membutuhkan dukungan anggaran. Serangan Covid-19 telah menunjukkan betapa rapuh struktur kesehatan yang kita miliki," kata Netty dalam siaran pers, Selasa (17/8/2021) malam.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga meminta pemerintah untuk fokus pada sektor kesehatan untuk mengendalikan penyakit, khususnya Covid-19.

"Pemerintah harus fokus pada penguatan sektor kesehatan sebagai basis masalah pandemi. Jangan setengah hati. Tingkatkan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial sebagai bentuk keseriusan penanggulangan pandemi," kata Netty.

Di samping itu, dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia, Netty mengajak seluruh pihak untuk bersatu melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Ia menyebut, setiap masa memiliki tantangannya sendiri, di mana tantangan saat ini adalah ancaman bencana kesehatan dan permasalahan ekonomi.

"Mari maknai kemerdekaan dengan meningkatkan persatuan, bergandeng tangan melawan pandemi. Singkirkan kepentingan pribadi dan kelompok serta fokus bersinergi dalam upaya pengendalian Covid-19,” ujar dia.

Diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan pada tahun 2022 sebesar Rp 255,3 triliun. Anggaran ini lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar Rp 326,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran kesehatan itu terdiri dari anggaran reguler Rp 139,4 triliun dan anggaran PEN Rp 115,9 triliun.

"Anggaran kesehatan tahun depan mencapai Rp 255,3 triliun, lebih rendah dari tahun ini. Namun tahun ini (realisasi anggaran) PEN akan lihat seberapa cepat vaksinasi, 3T, dan pengobatan yang betul-betul dikeluarkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2020 di Jakarta, Senin (16/8/2021).