Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Harus Jadi Momentum Percepat Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 26/07/2021, 13:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 harus menjadi momentum untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19.

Menurut dia, program vaksinasi harus terus digalakkan hingga Indonesia mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

"Selain menjalankan protokol kesehatan seecara ketat, program vaksinasi adalah senjata utama kita dalam perang melawan Covid-19. Karena itu, vaksinasi harus digenjot terus menerus hingga mencapai target herd immunity," kata Rahmad dalam keterangannya, Senin (26/7/2021).

Baca juga: Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Politisi PDI-P itu berpandangan, untuk menyukseskan program vaksinasi dibutuhkan kerja sama semua elemen bangsa.

Ia meyakini, jika semua elemen bangsa bergerak bersama, bekerja dengan segala daya dan upaya yang ada, maka target vaksinasi 2021 akan tercapai.

"Semestinya tidak adal lagi desa dan kecamatan di Indonesia yang tidak menyelenggarakan vaksinasi. TNI dan Polri yang punya perangkat hingga ke desa, termasuk bidan desa dilibatkan semua. Intinya, tidak ada hari tanpa vaksinasi," terangnya.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Minggu (25/7/2021), angka vaksinasi dosis pertama baru mencapai 21,35 persen.

Sementara, vaksinasi dosis kedua baru mencapai 8,60 persen atau 17.906.504 orang dari target 208 juta.

"Angka ini masih jauh untuk capaian herd immunity yang mensyaratkan vaksinasi harus mencapai 70 persen dari jumlah penduduk," tuturnya.

Baca juga: Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Melihat situasi Indonesia saat ini, Rahmad berharap persoalan distribusi vaksin tetap menjadi perhatian utama di masa PPKM Level 4.

Terlebih, kata dia, vaksin memiliki masa kedaluwarsa sehingga stok yang sudah ada harus segera diinjeksikan agar tak mubazir.

"Distribusi vaksin bisa diprioritaskan dari perhitungan proporsi masyarakat kota sesuai tingkat keparahan zona dan target 70 persen herd immunity tadi. Misalnya, seperti di Kota Sorong, Papua Barat yang cakupan vaksinasinya per 8 Juli 2021 masih rendah 14,17 persen. Padahal kota ini masuk zona merah," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam distribusi vaksin.

Pertama, akses masyarakat memperoleh vaksin harus dipermudah.

Dalam hal ini, ruang publik untuk mengakses vaksin di seluruh Indonesia harus diperbanyak hingga tingkat kecamatan dan desa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com