Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kompas.com - 26/07/2021, 10:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para generasi muda di Tanah Air mampu menyosialisasikan ekonomi dan keuangan syariah demi perkembangannya yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) ke-20 tahun 2021 yang diselenggarakan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) secara daring, Senin (26/7/2021).

Ma'ruf menilai, para generasi muda terutama kelompok milenial memiliki peran sangat strategis dalam menentukan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah.

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Syariah

"Generasi muda harus mampu memasyarakatkan pemahaman bahwa ekonomi dan keuangan syariah adalah pilihan yang tidak saja rasional, inklusif, dan berkeadilan tapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah," ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, bagi umat Islam melaksanakan ekonomi dan keuangan syariah merupakan suatu kewajiban.

Pasalnya, kata dia, umat Islam diharuskan untuk bermuamalah yang masyru’ah atau yang sesuai dengan syariah.

"Saya ingin mengetuk hati dan pikiran anak muda, kalangan milenial agar turut serta mempelopori tersosialisasikannya gerakan kesadaran bermuamalah sesuai tuntunan agama," kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, salah satu faktor fundamental yang menentukan keberhasilan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah literasi masyarakat.

Menurut dia, semakin tinggi literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat, akan semakin tinggi pula penggunaan barang dan jasa yang halal dan sesuai syariah oleh masyarakat.

"Pada gilirannya hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan," kata dia.

Terlebih laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019 menunjukkan tingkat Literasi Keuangan Syariah Nasional baru mencapai 8,93 persen, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1 persen.

Sementara survei Bank Indonesia (BI) 2020 menunjukkan, indeks literasi ekonomi dan keuangan sosial syariah nasional sebesar 16,2 persen.

Baca juga: Wapres: Komponen Terwujudnya Ekonomi Syariah adalah Peningkatan SDM

"Kondisi ini mencerminkan bahwa masih diperlukan kerja keras agar pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah lebih meningkat," kata dia.

Ma'ruf berharap upaya peningkatan literasi masyarakat terus diupayakan baik melalui jalur edukasi formal secara akademik, vokasi dan profesi, maupun melalui edukasi nonformal dalam bentuk sosialiasi.

Termasuk sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, profesional, dunia usaha, BUMN, BUMD, maupun media massa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com