Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Komponen Terwujudnya Ekonomi Syariah adalah Peningkatan SDM

Kompas.com - 29/06/2021, 13:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu komponen terwujudnya ekonomi syariah yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal itu sebagaimana tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

"Salah satu komponen terwujudnya perkembangan ekonomi syariah adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM ekonomi syariah," kata Ma'ruf, dalam acara peluncuran buku Teks Ekonomi Syariah dan buku Panduan Magang atau Praktik Kerja di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah, secara daring, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Syariah

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM harus dilakukan di lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

Sebab, kata Ma'ruf, salah satu faktor penentu terciptanya SDM berkualitas berbasis ekonomi dan keuangan syariah adalah melalui pendidikan yang didukung kurikulum dan buku teks panduan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah yang tepat.

Materi pendidikan tersebut juga harus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, ia berharap melalui buku Panduan Ekonomi Syariah yang diluncurkan, maka lembaga pendidikan perguruan tinggi dengan program studi ekonomi syariah diharapkan dapat melakukan studi dan riset.

Utamanya dalam rangka mendorong inovasi dan pengembangan lebih lanjut di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

"Diharapkan upaya ini akan menghasilkan alumni-alumni yang memiliki pemahaman selaras dengan prinsip-prinsip dasar, implementasi, dan juga permasalahan serta solusi-solusi yang inovatif," kata dia.

Baca juga: Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah, Wapres Minta Perguruan Tinggi Lakukan Ini

Buku tersebut juga diharapkan dapat memperluas pola pikir dan kiprah sivitas akademika sehingga tidak hanya berfokus di kampus tetapi dapat bersinergi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Adapun buku tersebut digagas oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan disusun oleh 10 perguruan tinggi di Indonesia.

Ke-10 universitas itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga, UIN ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Islam Indonesia, dan Institut Agama Islam Tazkia.

"Diharapkan buku ini dapat menjadi acuan pengajaran dan pendidikan bagi seluruh perguruan tinggi program S1 Ekonomi Syariah di seluruh Indonesia," ucap dia.

Ma'ruf menekankan, ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diharapkan dapat menjadi arus baru perekonomian untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com