Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/04/2021, 11:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Ma'ruf mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar. Termasuk untuk menjadi pusat produsen produk halal dunia.

Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi tersebut.

"Seluruh strategi yang sudah diterapkan pemerintah baru akan berjalan baik apabila ada partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat agar memberikan kontribusi aktif untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," kata Ma'ruf di acara Economic Challenges Special Ramadan, dikutip dari siaran pers, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kontribusi Ekonomi Syariah

Ma'ruf menekankan, untuk mencapai tujuan itu diperlukan kemauan dan komitmen. Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan regulasi terkait ekonomi dan keuangan syariah.

“Jadi semua sudah kita siapkan, aturanya sudah dipersiapkan, karena itu saya minta semua umat, masyarakat bangsa untuk kita memulai apa yang saya sebut sebagai babak baru daripada pengembangan ekonomi syariah ke depan,” kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, ekosistem keuangan syariah perlu dibangun secara berkesinambungan.

Tujuannya, agar ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang baik secara nasional maupun global.

"Secara nasional kita akan membangun ekosistemnya. Industri halal, sistem keuangannya, kemudian menumbuhkan pengusaha-pengusaha muslim yang baru maupun yang sudah eksis kemudian kita kembangkan di Indonesia, kemudian juga pasar global," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Susun Roadmap Pembangunan SDM Ekonomi Syariah

Adapun pemerintah menerapkan empat strategi dalam mengembangkan ekosistem syariah nasional.

Pertama, pembangunan kawasan industri halal atau Halal Industrial Park (HIP). Kedua, penggabungan tiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia.

Ketiga, melakukan optimalisasi pengelolaan dana sosial. Keempat, mendirikan pusat-pusat pelatihan dan pengembangan bagi para pelaku bisnis syariah.

Selain itu, kata Ma'ruf, pemerintah sedang menerapkan strategi berupa kolaborasi antar organisasi yang anggotanya merupakan pemangku kepentingan ekonomi syariah.

Terutama yang memiliki kendali untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah.

"Semua pemangku kepentingan ini menjadi satu-satu kesatuan yang saya katakan sifatnya collaborative work, kerja kolaborasi yang semuanya bekerja bersama-sama memajukan ekonomi dan keuangan syariah," ucap dia.

Baca juga: Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com