Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Meningkat Saat PPKM Darurat, Anggota DPR Kritik WNA Masih Mudah Masuk RI

Kompas.com - 16/07/2021, 14:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin mengkritisi pemerintah yang dinilainya masih mengizinkan keluar dan masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu faktor mengapa kasus Covid-19 di Indonesia justru semakin meningkat di saat PPKM Darurat diberlakukan.

"Jangan malah membuat rakyat susah, namun TKA (tenaga kerja asing) bisa masuk kerja ke Indonesia. Bunuh diri namanya," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: TKA Masih Boleh Masuk RI, Demokrat Nilai Pemerintah Inkonsisten

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons pernyataan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi bahwa semua provinsi di Pulau Jawa dan Bali kini mencatatkan nilai asesmen level 4 dengan tingkat penularan tinggi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan, penularan kasus yang tinggi juga dikarenakan masuknya varian Delta Covid-19 ke Indonesia. Varian itu dikenal lebih cepat menular.

Menurut dia, masuknya varian Delta Covid-19 itu dikarenakan pintu masuk internasional masih dibuka. Sebab, kata dia, varian Delta itu datang dari India.

"Kenapa varian Delta masuk ke Indonesia, ingat WNA India? Itu penyebab awalnya, karena ada WNA yang datang ke Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Angka Covid-19 Masih Tinggi, PPKM Darurat Dinilai Perlu Diperpanjang dan Diperketat

Oleh karena itu, Alifudin mendesak pemerintah untuk menutup semua jalur internasional bagi mereka yang hendak keluar atau masuk Indonesia.

"Kalau bisa semua jalur internasional yang mau keluar atau masuk ke Indonesia ditutup. Apalagi dapat kabar ada TKA masuk ke Indonesia yang teridentifikasi positif corona," tutur dia.

Lebih lanjut, Alifudin meminta pemerintah lebih masif menggencarkan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dia mengingatkan manfaat vaksinasi adalah membangun imunitas tubuh hingga menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas.

"Saat ini yang harus menjadi konsentrasi pemerintah adalah lebih masif lagi pemberian vaksin kepada warga," ucap dia.

Baca juga: Kemenkes: Pelacakan Kontak Erat Covid-19 Saat PPKM Darurat Masih Jauh di Bawah Target

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com