Kompas.com - 07/07/2021, 13:43 WIB
Tim Satuan Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Bantaeng langsung melakukan upaya swab antigen dan Swab PCR dan mengkarantina 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di smelter nickel PT Huady Nickel Alloy. Humas Pemkab BantaengTim Satuan Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Bantaeng langsung melakukan upaya swab antigen dan Swab PCR dan mengkarantina 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di smelter nickel PT Huady Nickel Alloy.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, pemerintah telah bersikap inkosisten saat masih membolehkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) di tengah lonjakan kasus Covid-19.

"Pemerintah yang masih membolehkan TKA masuk di saat terjadi krisis kesehatan dan kolapsnya faskes (fasilitas kesehatan) kita, menggambarkan inkonsistensi kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 yang sedang melonjak drastis," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Herzaky berpendapat, sikap pemerintah tersebut membuat rakyat merasa terpukul karena pergerakan masyarakat dibatasi sedangkan orang dari luar negeri masih bebas masuk ke Tanah Air.

Baca juga: Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Masuknya 20 TKA China di Makassar

Oleh karena itu, menurut Herzaky, wajar apabila muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa pemerintah tidak bersikap adil.

Ia menilai, kebijakan tersebut juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat atas kebijakan pemerintah di tegnah pandemi Covid-19.

"Yang dapat berujung pada pertanyaan akan kompetensi pembuat kebijakan dan kemampuan pelaksana di lapangan dalam menyelesaikan krisis kesehatan saat ini," ujar Herzaky.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Herzaky menegaskan, pemerintah semestinya berorientasi pada kesehatan masyarakat dalam penanganan pandemi, bukan pada hal-hal lain, terlebih saat ini kasus Covid-19 sedang mengkawatirkan.

"Agar didukung semua pihak, pemerintah sebaiknya menghindari membuat kebijakan yang kontroversi dan inkonsistensi. Fokus pada kebijakan yang berorientasi pada penyelamatan nyawa manusia," kata dia.

Ia mengingatkan, fasilitas kesehatan sudah mulai kolaps sehingga tidak sedikit pasien Covid-19 yang tidak bisa dirawat di rumah sakit karena kapasitas yang sudah penuh.

Selain itu, kekurangan dan kekosongan oksigen terjadi di mana-mana. Bahkan, kata dia, berita kematian akibat Covid-19 yang tidak tertangani juga semakin banyak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.