Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Meningkat Saat PPKM Darurat, Anggota DPR Kritik WNA Masih Mudah Masuk RI

Kompas.com - 16/07/2021, 14:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Alifudin mengkritisi pemerintah yang dinilainya masih mengizinkan keluar dan masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu faktor mengapa kasus Covid-19 di Indonesia justru semakin meningkat di saat PPKM Darurat diberlakukan.

"Jangan malah membuat rakyat susah, namun TKA (tenaga kerja asing) bisa masuk kerja ke Indonesia. Bunuh diri namanya," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: TKA Masih Boleh Masuk RI, Demokrat Nilai Pemerintah Inkonsisten

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons pernyataan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi bahwa semua provinsi di Pulau Jawa dan Bali kini mencatatkan nilai asesmen level 4 dengan tingkat penularan tinggi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan, penularan kasus yang tinggi juga dikarenakan masuknya varian Delta Covid-19 ke Indonesia. Varian itu dikenal lebih cepat menular.

Menurut dia, masuknya varian Delta Covid-19 itu dikarenakan pintu masuk internasional masih dibuka. Sebab, kata dia, varian Delta itu datang dari India.

"Kenapa varian Delta masuk ke Indonesia, ingat WNA India? Itu penyebab awalnya, karena ada WNA yang datang ke Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Angka Covid-19 Masih Tinggi, PPKM Darurat Dinilai Perlu Diperpanjang dan Diperketat

Oleh karena itu, Alifudin mendesak pemerintah untuk menutup semua jalur internasional bagi mereka yang hendak keluar atau masuk Indonesia.

"Kalau bisa semua jalur internasional yang mau keluar atau masuk ke Indonesia ditutup. Apalagi dapat kabar ada TKA masuk ke Indonesia yang teridentifikasi positif corona," tutur dia.

Lebih lanjut, Alifudin meminta pemerintah lebih masif menggencarkan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dia mengingatkan manfaat vaksinasi adalah membangun imunitas tubuh hingga menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas.

"Saat ini yang harus menjadi konsentrasi pemerintah adalah lebih masif lagi pemberian vaksin kepada warga," ucap dia.

Baca juga: Kemenkes: Pelacakan Kontak Erat Covid-19 Saat PPKM Darurat Masih Jauh di Bawah Target

Selain vaksinasi, dia juga mendorong pemerintah memberikan tambahan vitamin kepada masyarakat agar menguatkan efektivitas vaksin tersebut.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkes mengatakan bahwa semua provinsi di Pulau Jawa dan Bali kini mencatatkan nilai asesmen level 4.

Artinya, setiap provinsi mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150/100.000 penduduk per minggu.

Baca juga: Panglima TNI Cek Pelaksanaan Sentra Vaksinasi dan PPKM Darurat di Bandung

Kemudian, perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30/100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian lebih dari 5/100.000 penduduk per minggu.

"Per tanggal 13 Juli kemarin seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali berada pada level situasi 4," kata Nadia dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/7/2021).

Selain itu, jumlah orang yang terjangkit Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah, meski Covid-19 telah mewabah di Indonesia selama lebih kurang 500 hari.

Berdasarkan data milik Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 hingga Kamis (15/7/2021) pukul 12.00 WIB, ada 56.757 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Ini merupakan jumlah tertinggi penambahan pasien dalam sehari selama pandemi.

Selain itu, sudah dua hari berturut-turut ini angka kasus baru Covid-19 melewati 50.000 orang dalam sehari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com