Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Kompas.com - 21/04/2021, 08:23 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - "Hal sedikit yang kita bisa lakukan itu, jangan-jangan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bermakna buat orang lain," begitulah pesan Inisiator Platform LaporCovid-19-19 Irma Hidayana.

Nama Irma mungkin sudah tak asing lagi di kalangan pegiat kesehatan masyarakat mengingat sepak terjangnya bersama rekan-rekan mendirikan platform pelaporan masyarakat untuk semua keluhan dalam penangan Covid-19.

Berdirinya platform tersebut berawal dari keresahan Irma melihat begitu lambatnya respon pemerintah terhadap pandemi Covid-19 yang pada awal tahun 2020 muncul di Wuhan, China dan merambah ke negara-negara lain.

"Indonesia itu keep denying kalau negara kita itu enggak ada virus," kata Irma dalam wawancara khusus dengan Kompas.com.

Baca juga: Platform LaporCovid-19-19, Warga Bisa Berikan Informasi yang Belum Terdeteksi Pemerintah

Menurut Irma, sikap pemerintah Indonesia yang sering kali membantah bahwa Covid-19 tidak masuk ke wilayah Indonesia sangat bisa diragukan.

Mengingat negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah mendapati kasus Covid-19, sementara penerbangan dan jalur masuk warga negara asing ke Indonesia kala itu masih terbuka lebar.

Berangkat dari keresahan tersebut, Irma akhirnya mulai berbincang dengan beberapa teman dekat yang bukan berasal dari bidang kesehatan masyarakat.

Pasalnya, saat itu ia melihatnya persoalan pandemi ini tidak hanya akan menyerang aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga politik, ekonomi dan lain sebagainya.

"Dan saya mikirnya udah human right, hak atas kesehatan dalam penanganan pandemi ini jelas-jelas dari awal hak atas kesehatan tidak dijamin dan dilindungi seperti amanah konstitusi," ujarnya.

Usai berbincang, Irma kemudian menunjukkan adanya studi faktor risiko Covid-19 di Wuhan para rekannya dan melihat perlu data yang transparan dan akuntabel dalam penanganan pandemi ini.

Baca juga: Data Kematian Milik LaporCovid-19 Lebih Banyak 4 Kali Lipat dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Sayangnya data tersebut belum bisa didapatkan, ia melihat pemerintah masih lemah dalam mendeteksi masyarakat yang terjangkit Covid-19.

Bahkan pada kasus awal, justru para pasien yang berinisiatif meminta pihak rumah sakit memeriksanya.

"Jadi saya dan teman-teman sepakat ya udah kita mengoleksi data dari masyarakat aja," tutur Irma.

Hingga akhirnya lima hari atau kurang lebih seminggu setelah diumumkannya pasien pertama Covid-19, Irma bersama rekan-rekannya sepakat membuat platform LaporCovid-19.

Inisiator Platform LaporCovid-19 Irma HidayanaDokumen Pribadi Irma Hidayana Inisiator Platform LaporCovid-19 Irma Hidayana

Saat mendirikan LaporCovid-19, perempuan yang mendapat gelar doktor di bidang ilmu kesehatan dan perilaku dari Columbia University ini terinspirasi pada sidang konvensi hak anak di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca juga: Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com