Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Irma mengatakan, dalam sidang tersebut pemerintah menyampaikan kondisi tertentu namun, masyarakat masih memiliki kesempatan melaporkan secara independen.

"Kita terjemahkan dalam bentuk kanal pelaporan supaya warga bisa mengakses, berpartisipasi kita sambil mendorong pemerintah supaya membangun sistem datanya yang baik seperti apa," imbuhnya.

Awalnya, Irma menjalani LaporCovid-19 ini hanya dengan tujuh orang temannya, namun meningat banyak kasus yang belum terdeteksi dan meluasnya masalah Covid-19 di Indonesia ia memutuskan untuk membuka pendaftaran relawan yang pernah mencapai hingga 250 orang.

Para relawan itu terdiri dari mahasiswa, dokter, perawat, pengusaha, ibu rumah tangga, hingga pengiat kesehatan. LaporCovid-19 juga bekerja sama dengan lembaga di bidang kesehatan, universitas hingga ahli epidemiologi.

Selama bergerak di LaporCovid-19, Irma beserta rekannya melakukan kegiatan mulai dari pengumpulan data yang berasal dari laporan masyarakat melalui laman LaporCovid-19 dan data milik pemerintah.

Selain itu, ia juga melakukan riset-riset terkait penanganan Covid-19 di Indonesia yang akhirnya memberikan rekomendasi dan melakukan langkah advokasi ke pemerintah.

Baca juga: LaporCovid-19-19: Kondisi Pandemi di Indonesia Masih Buruk

Irma pun mengaku senang bisa berkecimpung bersama teman dan relawan di LaporCovid-19.

Pasalnya, meski diliputi pekerjaan yang banyak tim tersebut tetap bertahan bahkan selama setahun lebih untuk melakukan berbagai macam pendataan dan advokasi terkait Covid-19.

"Tapi ketika ada langkah advokasi yang didengar kita jadi seneng," tuturnya.

Serangan mental

Namun, perjalanan Irma di LaporCovid-19 bukan tanpa masalah, tak jarang justru mentalnya sering dihajar kekecewaan oleh sikap pemerintah.

Terlebih lagi saat ia mencoba untuk untuk mendapatkan data tes pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR) di tingkat kabupaten/kota.

Sudah setahun ia menunggu, namun data tersebut tak kunjung bisa diakses oleh publik, padahal data tes tersebut bisa menjadi rapot evaluasi pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Kita enggak dikasih clue berapa jumlah tes yang mereka lakukan. Jadi kita cuman taunya, kita enggak akan tau positivity rate di wilayah masing-masing daerah enggak tau," kata Irma.

Belum lagi ia melihat banyaknya pasien Covid-19 yang memerlukan bantuan dalam segala bentuk advokasi termasuk mencarikan tempat tidur rumah sakit untuk perawatan.

Baca juga: Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat