Demokrat Khawatir Tak Bisa Ikut Pemilu dan Pilkada jika Kudeta Berhasil

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya khawatir partainya tidak dapat berpartisipasi pada Pemilu 2024 dan pilkada jika upaya kudeta berhasil.

Sebab, Riefky mengatakan, pengambilalihan posisi ketua umum dari Agus Harimurti Yudhoyono dapat menimbulkan dualisme di internal partai dan kedua pihak dianggap tidak sah oleh negara.

"Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang," kata Riefky, dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Demokrat Ungkap Kesaksian Kader, Terima Dana Awal 25 Persen untuk Dukung Kudeta

Riefky menuturkan, keluarga besar Partai Demokrat akan bersedih bila upaya kudeta itu berhasil dan menobatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum yang baru.

Kemudian, riwayat partai juga akan tamat apabila kongres luar biasa ilegal tetap diselenggarakan tanpa mengindahkan AD/ART, tidak mendapat persetujuan Majelis Tinggi Partai, serta dihadiri oleh pihak yang bukan pemegang suara sah.

"Namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham, atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini," kata Riefky.

Baca juga: Demokrat Tegaskan Isu Kudeta Bukan Masalah Internal Partai

Ia menambahkan, kader Partai Demokrat akan menghadapi gerakan kudeta tersebut secara baik-baik agar kedaulatan dan kelangsungan partai tetap terjaga.

Sebelumnya, Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

"Saya ini orang luar, enggak punya hak apa-apa begitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Enggak ada urusannya," kata Moeldoko, di kediamannya, Rabu (3/2/2021).