Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/02/2021, 22:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, pihaknya telah menerima kesaksian sejumlah kader yang mengaku ada dukungan dana untuk terlibat dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen," kata Riefky dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Ia melanjutkan, 75 persen dana yang tersisa akan diberikan apabila Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah selesai dilaksanakan dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menjadi pemimpin baru.

Baca juga: Tegaskan Kudeta AHY Bukan Masalah Internal, Demokrat Singgung Mega Vs Soerjadi

Menurut Riefky, hal ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar nyata dan serius adanya.

"Karena uang sudah mulai digelontorkan dan Saudara Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah," ujarnya.

Ia menilai, gerakan semacam itu tidak mungkin hanya dianggap sebagai permasalahan internal Partai Demokrat semata.

Pasalnya, dia berpandangan bahwa Moeldoko telah aktif dan involved secara langsung terhadap gerakan tersebut.

Baca juga: Demokrat Tegaskan Isu Kudeta Bukan Masalah Internal Partai

Riefky juga mengatakan, Partai Demokrat melihat bahwa tidak mungkin segelintir kader dan mantan kader berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses tanpa keterlibatan orang kuat diiringi dukungan dana besar.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron telah mengungkap adanya temuan aliran dana yang diduga untuk menyuap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam rangka mengambil alih kekuasaan AHY.

Herman mengatakan, dari keterangan saksi dan pelapor, ada janji pemberian dana berjumlah Rp 100 juta ke setiap DPC. Ada juga yang sudah diserahkan.

"Berdasarkan kesaksian para kader yang diundang dijanjikan Rp 100 juta dan ada juga yang telah diserahkan di awal," ucap Herman saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (3/2/2021) malam.

Baca juga: Demokrat Klaim Ada Aliran Dana untuk Jegal AHY, Tiap DPC Rp 100 Juta

Moeldoko sendiri sudah membantah semua tudingan yang dituduhkan kepadanya. Dia mengakui ada orang yang mendatangi kediamannya dan curhat tentang kondisi partai.

Namun, dia membantah aktif terlibat terkait masalah partai tersebut. Meskipun, ada juga pertemuan yang dilakukan di luar kediamannya.

"Enggaklah (tidak aktif). Kalau datang ke rumah, masa saya yang aktif sih? Jangan," ujar Moeldoko saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jl Terusan Lembang, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

"Beberapa kali di rumah saya. Ya ada di hotel, di mana-mana. Tidak terlalu pentinglah (bertemu di mana). Intinya kan aku datang diajak ketemuan. Ya wong saya biasa. Di kantor saya itu, setiap hari menerima orang. Menerima berbagai kelompok di kantor saya. Biasa kok," kata Moeldoko.

Baca juga: Tak Hanya di Rumah, Moeldoko Akui Bertemu Sejumlah Kader Partai Demokrat di Tempat Lain

Moeldoko menilai tudingan ini ibarat dagelan. Ia justru heran dianggap hendak menggulingkan kekuasaan putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Janganlah, apa itu, membuat sesuatu itu, menurut saya kayaknya ini dagelan saja, begitulah, lucu-lucuan begitu. Moeldoko mau kudeta, lah, kudeta apaan yang dikudeta?" kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Dituding Hendak Kudeta AHY, Moeldoko: Ini Dagelan Saja

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

Nasional
Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Nasional
Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan 'High Politic'

Berbincang 2 Jam dengan Surya Paloh, Sohibul PKS: Obrolan "High Politic"

Nasional
Kemenkes Kaji Vaksin 'Booster' Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Kemenkes Kaji Vaksin "Booster" Dosis 2 Jadi Syarat Bepergian Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Nasional
Kepolisian Benarkan Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI

Kepolisian Benarkan Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI

Nasional
Sentilan Anak Buah Ferdy Sambo: Sejarah Catat Ada Pimpinan Tega Bohong dan Bawa Petaka bagi Bawahannya

Sentilan Anak Buah Ferdy Sambo: Sejarah Catat Ada Pimpinan Tega Bohong dan Bawa Petaka bagi Bawahannya

Nasional
Anak Buah Sambo Bongkar Budaya di Polri yang Bikin Sulit Tolak Perintah Atasan

Anak Buah Sambo Bongkar Budaya di Polri yang Bikin Sulit Tolak Perintah Atasan

Nasional
Dua DPO di Kasus AKBP Bambang Kayun Diduga di Luar Negeri, Bareskrim Sudah Layangkan 'Red Notice'

Dua DPO di Kasus AKBP Bambang Kayun Diduga di Luar Negeri, Bareskrim Sudah Layangkan "Red Notice"

Nasional
Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Nasional
Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Nasional
Tak Ada 'Reshuffle' Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Nasional
PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

Nasional
Djarot: Rabu Pon Betul-betul Masalah Politik, Ditunggu 'Reshuffle' Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Djarot: Rabu Pon Betul-betul Masalah Politik, Ditunggu "Reshuffle" Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Nasional
Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.