Kompas.com - 05/02/2021, 22:45 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam video keterangan pers, Jumat (5/2/2021). Dokumentasi/Partai DemokratSekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam video keterangan pers, Jumat (5/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, pihaknya telah menerima kesaksian sejumlah kader yang mengaku ada dukungan dana untuk terlibat dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen," kata Riefky dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Ia melanjutkan, 75 persen dana yang tersisa akan diberikan apabila Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah selesai dilaksanakan dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menjadi pemimpin baru.

Baca juga: Tegaskan Kudeta AHY Bukan Masalah Internal, Demokrat Singgung Mega Vs Soerjadi

Menurut Riefky, hal ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar nyata dan serius adanya.

"Karena uang sudah mulai digelontorkan dan Saudara Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah," ujarnya.

Ia menilai, gerakan semacam itu tidak mungkin hanya dianggap sebagai permasalahan internal Partai Demokrat semata.

Pasalnya, dia berpandangan bahwa Moeldoko telah aktif dan involved secara langsung terhadap gerakan tersebut.

Baca juga: Demokrat Tegaskan Isu Kudeta Bukan Masalah Internal Partai

Riefky juga mengatakan, Partai Demokrat melihat bahwa tidak mungkin segelintir kader dan mantan kader berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses tanpa keterlibatan orang kuat diiringi dukungan dana besar.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron telah mengungkap adanya temuan aliran dana yang diduga untuk menyuap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam rangka mengambil alih kekuasaan AHY.

Herman mengatakan, dari keterangan saksi dan pelapor, ada janji pemberian dana berjumlah Rp 100 juta ke setiap DPC. Ada juga yang sudah diserahkan.

"Berdasarkan kesaksian para kader yang diundang dijanjikan Rp 100 juta dan ada juga yang telah diserahkan di awal," ucap Herman saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (3/2/2021) malam.

Baca juga: Demokrat Klaim Ada Aliran Dana untuk Jegal AHY, Tiap DPC Rp 100 Juta

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X