Kompas.com - 05/02/2021, 21:00 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam video keterangan pers, Jumat (5/2/2021). Dokumentasi/Partai DemokratSekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam video keterangan pers, Jumat (5/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menepis anggapan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut isu kudeta di Partai Demokrat sebagai masalah internal Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat (GPKPD) juga melibatkan pihak eskternal Partai Demokrat yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," kata Riefky dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Jokowi Tak Jawab Surat AHY, Demokrat: Masih Ada Teka-teki Tersimpan

Riefky menuturkan, fakta juga menunjukkan, Moeldoko tidak hanya mendukung GPKPD tetapi juga secara aktif akan mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat melalui gerakan tersebut.

"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," kata dia.

Riefky pun mengingatkan, GPKPD itu bukan peristiwa pertama di mana ada pihak eksternal yang ingin mengambil alih kepemimpinan sebuah partai.

Ia mencontohkan, pada 22 Juni 1996 lalu, terdapat Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan yang berujung pada turunnya Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI saat itu.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat Dianggap Indikasi Dimulainya Persaingan Jelang Pemilu 2024

"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan eksternal dalam hal ini elemen pemerintah," kata Riefky.

Riefky menegaskan, jika GPKPD dibiarkan, hal itu dapat mendorong pejabat negara lainnya yang memiliki ambisi politik untuk menempuh jalan pintas yang tidak sejalan dengan etika politik.

"Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," kata Riefky.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, isu kudeta di tubuh Partai Demokrat sebagai dinamika internal partai.

Baca juga: Demokrat Dianggap Kendaraan Politik Paling Menarik di Pemilu 2024, Ini Alasannya

Hal itu disampaikan Pratikno saat menjelaskan alasan pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.

Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar Pratikno, Kamis (4/2/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

Nasional
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Nasional
Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Nasional
Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

Nasional
Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Nasional
OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

Nasional
OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

Nasional
Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

Nasional
Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

Nasional
Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

Nasional
OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X