Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tegaskan Isu Kudeta Bukan Masalah Internal Partai

Kompas.com - 05/02/2021, 21:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menepis anggapan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut isu kudeta di Partai Demokrat sebagai masalah internal Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat (GPKPD) juga melibatkan pihak eskternal Partai Demokrat yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," kata Riefky dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Jokowi Tak Jawab Surat AHY, Demokrat: Masih Ada Teka-teki Tersimpan

Riefky menuturkan, fakta juga menunjukkan, Moeldoko tidak hanya mendukung GPKPD tetapi juga secara aktif akan mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat melalui gerakan tersebut.

"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," kata dia.

Riefky pun mengingatkan, GPKPD itu bukan peristiwa pertama di mana ada pihak eksternal yang ingin mengambil alih kepemimpinan sebuah partai.

Ia mencontohkan, pada 22 Juni 1996 lalu, terdapat Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan yang berujung pada turunnya Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI saat itu.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat Dianggap Indikasi Dimulainya Persaingan Jelang Pemilu 2024

"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan eksternal dalam hal ini elemen pemerintah," kata Riefky.

Riefky menegaskan, jika GPKPD dibiarkan, hal itu dapat mendorong pejabat negara lainnya yang memiliki ambisi politik untuk menempuh jalan pintas yang tidak sejalan dengan etika politik.

"Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," kata Riefky.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, isu kudeta di tubuh Partai Demokrat sebagai dinamika internal partai.

Baca juga: Demokrat Dianggap Kendaraan Politik Paling Menarik di Pemilu 2024, Ini Alasannya

Hal itu disampaikan Pratikno saat menjelaskan alasan pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.

Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar Pratikno, Kamis (4/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM

Nasional
Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Megawati Diminta Lanjutkan Jadi Ketum, PDI-P Dianggap Butuh Figur Teruji

Nasional
Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Usia Pensiun Perwira Jadi 60 Tahun dalam Draf Revisi UU TNI , Puspen: Sudah lewat Analisis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com