Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Usulkan Ambang Batas Parlemen Naik, Perindo: Itu Wacana Usang

Kompas.com - 12/11/2020, 19:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai, wacana kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen yang dinyatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah usang.

Menurut dia, wacana tersebut sudah tidak relevan dengan demokrasi.

"Terkait ambang batas 7 persen adalah wacana usang yang sudah tidak mempunyai relevansi dengan demokrasi yang berdaulat untuk rakyat," kata Rofiq saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: HUT Partai Nasdem, Surya Paloh: Kami Tawarkan Kenaikan Parliamentary Threshold 7 Persen

Ia pun tidak sepakat dengan Nasdem yang mewacanakan kenaikan ambang batas parlemen.

Sebab, kata dia, ambang batas parlemen yang tinggi dapat merugikan suara rakyat.

Suara rakyat yang sah akan hangus begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas jika wacana tersebut direalisasikan. 

"Kondisi ini sangat melawan hakikat demokrasi itu sendiri," ujar dia. 

Rofiq menyebut, seharusnya ada cara lain yang bisa ditempuh tanpa mencederai demokrasi dengan tetap menghormati dan menghargai aspirasi rakyat.

Partai-partai, kata dia, bisa mencari formula baru selain usulan menaikkan ambang batas parlemen.

Berbeda dengan usulan Nasdem, ia justru menginginkan agar diberlakukannya ambang batas fraksi, bukan ambang batas parlemen.

"Ambang batas fraksi itu dalam rangka menghormati hak-hak rakyat dalam berdemokrasi. Bisa saja ambang batas fraksi diberlakukan 10-15 persen," ucap dia.

Baca juga: Nasdem Usulkan Kenaikan Ambang Batas Parlemen, Hanura Nilai Diskriminatif

Lantas, seperti apa yang dimaksud ambang batas fraksi seperti disarankan Rofiq?

Konsepnya, kata dia, jika ada partai yang menghasilkan kursi parlemen 15 persen atau lebih, partai itu dapat membentuk fraksi sendiri.

"Dan bila ada partai yang menghasilkan kursi kurang dari ambang batas, maka partai tersebut dapat melakukan penggabungan sampai memenuhi syarat ambang batas," kata dia.

Menurut Rofiq, hal-hal seperti inilah yang dapat semakin mematangkan demokrasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com