Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Usulkan Ambang Batas Parlemen Naik, Perindo: Itu Wacana Usang

Kompas.com - 12/11/2020, 19:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai, wacana kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen yang dinyatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah usang.

Menurut dia, wacana tersebut sudah tidak relevan dengan demokrasi.

"Terkait ambang batas 7 persen adalah wacana usang yang sudah tidak mempunyai relevansi dengan demokrasi yang berdaulat untuk rakyat," kata Rofiq saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: HUT Partai Nasdem, Surya Paloh: Kami Tawarkan Kenaikan Parliamentary Threshold 7 Persen

Ia pun tidak sepakat dengan Nasdem yang mewacanakan kenaikan ambang batas parlemen.

Sebab, kata dia, ambang batas parlemen yang tinggi dapat merugikan suara rakyat.

Suara rakyat yang sah akan hangus begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas jika wacana tersebut direalisasikan. 

"Kondisi ini sangat melawan hakikat demokrasi itu sendiri," ujar dia. 

Rofiq menyebut, seharusnya ada cara lain yang bisa ditempuh tanpa mencederai demokrasi dengan tetap menghormati dan menghargai aspirasi rakyat.

Partai-partai, kata dia, bisa mencari formula baru selain usulan menaikkan ambang batas parlemen.

Berbeda dengan usulan Nasdem, ia justru menginginkan agar diberlakukannya ambang batas fraksi, bukan ambang batas parlemen.

"Ambang batas fraksi itu dalam rangka menghormati hak-hak rakyat dalam berdemokrasi. Bisa saja ambang batas fraksi diberlakukan 10-15 persen," ucap dia.

Baca juga: Nasdem Usulkan Kenaikan Ambang Batas Parlemen, Hanura Nilai Diskriminatif

Lantas, seperti apa yang dimaksud ambang batas fraksi seperti disarankan Rofiq?

Konsepnya, kata dia, jika ada partai yang menghasilkan kursi parlemen 15 persen atau lebih, partai itu dapat membentuk fraksi sendiri.

"Dan bila ada partai yang menghasilkan kursi kurang dari ambang batas, maka partai tersebut dapat melakukan penggabungan sampai memenuhi syarat ambang batas," kata dia.

Menurut Rofiq, hal-hal seperti inilah yang dapat semakin mematangkan demokrasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com