Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berencana Gelar Konvensi, Partai Nasdem Dinilai Tak Miliki Kader Potensial untuk Jadi Capres

Kompas.com - 12/11/2020, 11:49 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, rencana Partai Nasdem menyelenggarakan konvensi untuk menjaring calon presiden tahun 2024 menjadi indikasi bahwa partai tersebut tidak memiki kader potensial untuk dicalonkan sebagai capres maupun cawapres.

Sebab, dalam konvensi tersebut, Nasdem berencana memberikan kesempatan kepada tokoh di luar partai politik untuk mengikuti kontestasi tersebut.

“Tak ada kader internal yang mumpuni dan layak jual sebagai capres ataupun cawares. Oleh karena itu, tak ada pilihan lain. Kecuali mengadakan konvensi,” ujar Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/11/2020).

Kendati demikian, ia mengatakan, penyelenggaraan konvensi merupakan sebuah hal yang wajar. Hanya, tidak ada jaminan bahwa apakah nantinya pemenang konvensi akan dicalonkan atau tidak.

Hal tersebut, kata dia, juga pernah terjadi pada saat konvensi Partai Demokrat sebelumnya. Menurut Ujang, semua itu tergantung perkembangan situasi politik.

“Bisa saja sejarah akan terulang yang menang konvensi tak dicalonkan, bisa saja dengan alasan tak cukup kuat untuk bisa bersaing dengan capres lain, dan dianggap tak akan menang jika dipaksa untuk dicalonkan, itulah politik. Apapun bisa terjadi,” Papar Ujang.

Baca juga: Pengamat: Konvensi Nasdem Bisa Jadi Ajang Promosi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, partainya akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia 2024.

"Untuk itulah, dalam waktu dua tahun ke depan, Partai Nasdem akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia 2024," kata Surya dalam pidatonya pada HUT kesembilan Partai Nasdem secara virtual, Rabu (11/11/2020).

Surya menjelaskan, konvensi capres 2024 dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para anak bangsa di luar partai politik yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin bangsa dan negara dalam amanat konstitusi.

"Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan bottom up, konvensi berefek secara positif bagi penguatan kelembagaan partai sebagai ruang dan basis rekrutmen kepemimpinan nasional," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com