Kabareskrim: Ada Sanksi jika Tak Patuhi Arahan Tunda Proses Hukum Peserta Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengingatkan akan adanya ancaman sanksi bagi anggota Polri yang tidak mematuhi perintah untuk menunda proses hukum terhadap bakal calon atau calon peserta Pilkada Serentak 2020 yang diduga melakukan tindak pidana.

"Penyidik harus cermat dan hati-hati, ada sanksi apabila penyidik melanggar dan tidak mematuhi STR (surat telegram) Kapolri tentang netralitas tersebut," kata Listyo melalui keterangan tertulis, Rabu (2/9/2020).

Aturan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

Baca juga: Arahan Kapolri, Tunda Semua Proses Hukum Peserta Pilkada 2020

Surat itu diteken oleh Listyo atas nama Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.

Dalam surat itu, anggota yang kedapatan melanggar ketentuan tersebut akan diproses secara disiplin ataupun kode etik.

Listyo mengatakan, penundaan tersebut merupakan langkah pencegahan agar institusi kepolisian tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu selama kontestasi pilkada.

Ia pun berpesan kepada anggotanya agar cermat terhadap laporan yang diterima.

"Harus betul-betul mencermati setiap laporan yang masuk terkait para balon (bakal calon) dan paslon (pasangan calon)," ucap dia.

"Sehingga tidak memunculkan polemik penegakan hukum yang berdampak terhadap balon dan paslon yang tentunya bisa merugikan balon maupun paslon, ini tentunya akan menimbulkan kesan Polri tidak netral," kata dia.

Polri menunda semua proses hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap bakal calon atau calon peserta Pilkada Serentak 2020 yang diduga melakukan tindak pidana.

Baca juga: Jika Hanya Ada 1 Bakal Paslon, Masa Pendaftaran Peserta Pilkada Diperpanjang

Selain itu, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memerintahkan jajarannya tidak memanggil maupun melakukan upaya hukum lain yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu calon.

Instruksi tersebut dibuat untuk mewujudkan profesionalitas dan netralitas polisi, menghindari konflik kepentingan, serta mencegah Polri dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Proses hukum kepada para peserta Pilkada 2020 akan dilanjutkan setelah tahapan pilkada selesai atau setelah pengucapan sumpah.

Akan tetapi, penundaan proses hukum tidak berlaku untuk dugaan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang mengancam keamanan negara, serta tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

Kapolri memerintahkan jajarannya mengusut kasus-kasus yang menjadi pengecualian hingga tuntas.