Kompas.com - 03/09/2020, 10:11 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita lahan kebun sawit seluas 33.000 meter persegi di Desa Padang Bulu Lama, Barumun Selatan, Padang Lawas, Sumatera Utara, Rabu (2/9/2020).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lahan sawit itu disita dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi.

"Penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga melakukan penyitaan aset yang diduga terkait dengan tersangka NHD berupa lahan kebun sawit dan dokumen pendukungnya yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara," kata Ali, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: KPK Sita Kebun Kelapa Sawit Seluas 530,8 Hektar Terkait Kasus Nurhadi

Penyitaan disaksikan oleh perangkat desa dan pihak yang menguasai dan mengetahui aset tersebut untuk memastikan legalitas dan lokasi atas kebun sawit tersebut.

Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 100 juta dari salah satu saksi yang diperiksa penyidik.

Ali menuturkan, uang itu diduga merupakan hasil pengelolaan kebun sawit tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"KPK akan terus berupaya maksimal dalam penyidikan ini dengan terus mengejar aset-aset yang diduga hasil kejahatan dalam perkara dimaksud," kata Ali.

Sebelumnya, KPK juga telah menyita lahan kebun sawit seluas 530,8 hektar di Kabupaten Padang Lawas terkait kasus Nurhadi.

KPK juga telah menyita aset-aset milik Nurhadi berupa tanah dan bangunan vila di kawasan Gadog, Bogor, serta motor besar dan mobil mewah yang tersimpan di vila tersebut, Jumat (7/8/2020) lalu.

Baca juga: Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang Bukti dari Lokasi Persembunyian

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra, Soenjoto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Nurhadi dan Rezky ditangkap KPK Senin (1/6/2020) lalu usai buron, sedangkan Hiendra masih diburu KPK.

Dalam kasus ini, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap beserta gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni, perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Baca juga: KPK Panggil Dua PNS sebagai Saksi Kasus Mantan Sekretaris MA Nurhadi



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

Nasional
Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Nasional
PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

Nasional
Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Nasional
Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Nasional
Mantan Ajudan Gus Dur, Marsdya TNI (Purn) Sukirno Meninggal, Ini Profilnya

Mantan Ajudan Gus Dur, Marsdya TNI (Purn) Sukirno Meninggal, Ini Profilnya

Nasional
Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai Selama Mei-Juni untuk 10 Juta Keluarga

Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai Selama Mei-Juni untuk 10 Juta Keluarga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM | Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Perpanjangan PPKM

[POPULER NASIONAL] Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM | Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Perpanjangan PPKM

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Bansos Sembako untuk 5,9 Juta Keluarga Selama 6 Bulan

Pemerintah Akan Tambah Bansos Sembako untuk 5,9 Juta Keluarga Selama 6 Bulan

Nasional
UPDATE: Tambah 9 di 3 Negara, Total 5.453 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 9 di 3 Negara, Total 5.453 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemerintah Beri Bantuan Kartu Sembako untuk 2 Bulan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemerintah Beri Bantuan Kartu Sembako untuk 2 Bulan

Nasional
Daftar Daerah di Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Luhut Ancam Beri Sanksi Tegas Pelanggar Aturan PPKM Level 4 dan 3

Luhut Ancam Beri Sanksi Tegas Pelanggar Aturan PPKM Level 4 dan 3

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X