Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman, Pemerintah Terus Pantau Progres Negara Penyedia

Kompas.com - 26/08/2020, 05:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan pengadaan vaksin dari negara penyedia.

Hal itu dilakukan untuk memastikan Indonesia memperoleh stok vaksin sesuai dengan yang dijanjikan, yakni 290-340 juta dosis vaksin yang akan digunakan hingga akhir 2021.

"Tentunya dengan adanya (perjanjian) kita sudah dengan lebih awal kita bisa memastikan akses tersebut. Dan bila meleset kami selalu memonitoring ketersediaan vaksin yang ada di pengembang dunia," ujar Wiku lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Jokowi Minta Kasus Covid-19 Tetap Terkendali Sebelum Vaksin Ditemukan

Selain itu, Wiku mengatakan, pemerintah terus mendorong konsorsium dalam negeri antara PT Bio Farma dan Lembaga Eijkman untuk terus berupaya menyelesaikan produksi vaksin Covid-19 merah putih.

Sebelumnya Jokowi mengatakan, Indonesia telah mendapat komitmen pengadaan vaksin Covid-19 hingga 290 juta dosis yang cukup digunakan sampai akhir 2021.

Upaya mengamankan vaksin dilakukan atas kerja sama antara Indonesia melalui PT Bio Farma dengan perusahaan medis asal China, Sinovac pada Kamis (20/8/2020).

Penandatangan itu disaksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir dalam kunjungannya di Sanya, Hainan, China.

"Kami berdua menyaksikan penandatanganan perjanjian antara Bio Farma dan Sinovac untuk memperkuat kerja sama vaksin, ada dua dokumen yang ditandatangani antara Sinovac dan Bio Farma," kata Retno dalam konferensi pers, Kamis.

Dokumen pertama adalah "Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Product of Covid-19 Vaccine" yang menyepakati komitmen ketersediaan suplai vaksin hingga 40 juta dosis vaksin.

"Menyepakati komitmen ketersediaan suplai bulk vaccine hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021," kata Retno.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Teken Pengadaan Vaksin meski Uji Klinis Belum Selesai

Dokumen kedua yang ditandatangani Sinovac dan Bio Farma adalah MoU untuk komitmen kapasitas bulk vaccine 2021.

"Di mana Sinovac akan memberi prioritas kepada Bio Farma untuk suplai bulk vaccine setelah 2021 hingga akhir tahun 2021. Ini adalah kerja sama yang cukup panjang antara Bio Farma dan Sinovac," kata Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com