Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Sebut Covid-19 Disrupsi Sendi Kehidupan Masyarakat hingga Keuangan Negara

Kompas.com - 18/08/2020, 11:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh penyelenggara negara melihat kembali di mana posisi Indonesia saat ini.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Keberadaan posisi Indonesia saat ini harus diketahui karena menurutnya, seluruh dunia tengah mengalami bencana kesehatan, yakni pandemi Covid-19.

Apalagi Indonesia baru saja merayakan kemerdekaannya yang ke-75 pada 17 Agustus 2020 dan memperingati Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2020.

"Saya ingin mengajak kita sebagai penyelenggara negara bersama-sama melihat dimana posisi kita hari ini," ujar Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Sindiran Kalla di Hari Konstitusi...

Tidak hanya itu, Ma'ruf juga meminta agar para penyelenggara negara membuka kembali catatan tentang apa saja yang telah dilakukan sampai saat ini.

Termasuk juga apa saja yang masih perlu dituntaskan demi tercapainya cita-cita bangsa sesuai amanat undang-undang dasar (UUD) 1945.

Ma'ruf mengatakan, semua ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi di berbagai sektor.

"Wabah Covid-19 yang semula merupakan masalah kesehatan kini telah menimbulkan disrupsi terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, peribadatan dan kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat, serta tidak luput pula kondisi keuangan negara," kata dia.

Baca juga: Pesan Jusuf Kalla di Peringatan Hari Konstitusi

Oleh karena itu, ia pun berharap peringatan Hari Konstitusi ini dapat menjadi momentum penting untuk evaluasi dan refleksi.

Terutama terkait apa saja yang telah dilakukan sebagai bangsa dan negara dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut.

Adapun dalam peringatan Hari Konstitusi 2020, sejumlah tokoh hadir secara langsung maupun virtual.

Antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan beberapa pejabat lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com