Kompas.com - 18/08/2019, 12:31 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua MPR Zulkifli Hasan usai menghadiri Peringatan Hari Konstitusi di Gedung DPR/MPR, Minggu (18/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua MPR Zulkifli Hasan usai menghadiri Peringatan Hari Konstitusi di Gedung DPR/MPR, Minggu (18/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir lamanya sejumlah pembahasan undang-undang walaupun hanya satu pasal.

Sindiran itu disampaikan Kalla saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Konstitusi dan Seminar Nasional 'Evaluasi Pelaksanaan UUD 1945' yang digelar di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR/MPR, Minggu (18/8/2019).

Semula, Kalla menceritakan tentang sejarah konsitusi bangsa Indonesia yang sudah berlangsung sangat konsisten.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pancasila itu Tegas dan Sederhana

Ia mengatakan, tim persiapan kemerdekaan saat itu, yakni Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sudah membahas proses konstitusi 10 hari sebelum kemerdekaan dideklarasikan pada 17 Agustus 1945.

Cepatnya tim BPUPKI bekerja itulah yang membuat Kalla melontarkan sindiriannya kepada.

"Tapi prosesnya ke belakang sudah dibahas lama oleh BPUPKI sejak tanggal 7 Agustus.  Jadi itu sudah dibahas. Kita satu pasal berbulan-bulan dibahas DPR. Beliau-beliau (BPUPKI) membentuk dasar negara 10 hari," ujar Kalla dalam sambutannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pekerjaan rumah DPR untuk mengesahkan sejumlah UU belum tuntas meski periodenya akan segera berakhir.

Masih banyak rancangan UU yang saat ini belum disahkan karena pembahasan yang berjalan alot. Salah satunya adalah Rancangan Kitab UU Hukum Pidana (RKUHP) yang belum rampung sejak tahun lalu.

Sebelumnya, dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 pada Jumat (16/8/2019), Ketua DPR Bambang Soesatyo berjanji untuk tetap menyelesaikan sejumlah UU meski periodenya akan segera habis.

"Berkenaan dengan penyelesaian tugas legislasi di pengujung masa bakti periode ini, DPR dan pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sejumlah RUU secara optimal. Beberapa RUU yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa sidang ini," kata Bambang dalam pidatonya.

Baca juga: Wapres Kalla Hadiri Peringatan Hari Konstitusi

Bambang menyebut sejumlah RUU yang akan didorong untuk segera diselesaikan antara lain RUU tentang Sumber Daya Air, RUU tentang Perkoperasian.

Kemudian, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU tentang Pekerja Sosial, dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.

"Dalam mengemban amanat rakyat, DPR akan terus bekerja sampai akhir, sampai masa persidangan terakhir nanti akan ditutup," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.