Kompas.com - 23/06/2020, 11:41 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin upacara penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/6/2020). Presiden menerima tujuh Duta Besar LBBP negara-negara sahabat untuk Indonesia dalam upacara tersebut. ANTARA FOTO/POOL/AKBAR NUGROHO GPresiden Joko Widodo memimpin upacara penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/6/2020). Presiden menerima tujuh Duta Besar LBBP negara-negara sahabat untuk Indonesia dalam upacara tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, penataan ekosistem lahan gambut harus terus dilakukan secara konsisten.

Hal ini bertujuan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang kerap kali terjadi di sejumlah daerah setiap musim kemarau tiba.

"Untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait antisipasi kebakaran hutan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Mari Bantu Bocah yang Kakinya Melepuh di Lahan Gambut Terbakar

Presiden Jokowi menyebutkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berkoordinasi untuk penataan lahan gambut ini.

Ia meminta ketiga instansi terus menjaga tinggi muka air tanah agar gambut tetap basah dan dengan sekat kanal embung sumur bor.

"Teknologi pembasahan lain sudah kita lakukan, hanya ini harus konsisten kita lakukan," kata dia.

Baca juga: Lahan Gambut di OKI Masih Terbakar meski Diguyur Hujan 1,5 Jam

Presiden Jokowi juga mengingatkan tentang pentingnya manajemen lapangan untuk mencegah kebakaran hutan.

Ia menegaskan, manajemen lapangan harus terkonsolidasi, terkoordinasi dengan baik dari tingkat atas sampai ke desa.

Selain itu, sistem pengawasan dan monitoring titik panas itu juga penting dilakukan. Dengan begitu, api bisa langsung dipadamkan saat masih kecil.

Baca juga: 2,6 Juta Hektar Lahan Gambut Diprioritaskan untuk Direstorasi Tahun Ini

"Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai segera harus kita cepat tanggap," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi turut menegaskan, antisipasi kebakaran hutan ini harus menjadi perhatian meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani pandemi Covid-19.

Menurut dia, BMKG memperkirakan puncak kemarau jatuh pada Agustus sehingga seluruh jajaran terkait, baik di pusat maupun daerah, masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X