Jokowi: Penataan Ekosistem Lahan Gambut Harus Konsisten

Kompas.com - 23/06/2020, 11:41 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin upacara penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/6/2020). Presiden menerima tujuh Duta Besar LBBP negara-negara sahabat untuk Indonesia dalam upacara tersebut. ANTARA FOTO/POOL/AKBAR NUGROHO GPresiden Joko Widodo memimpin upacara penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/6/2020). Presiden menerima tujuh Duta Besar LBBP negara-negara sahabat untuk Indonesia dalam upacara tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, penataan ekosistem lahan gambut harus terus dilakukan secara konsisten.

Hal ini bertujuan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang kerap kali terjadi di sejumlah daerah setiap musim kemarau tiba.

"Untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait antisipasi kebakaran hutan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Mari Bantu Bocah yang Kakinya Melepuh di Lahan Gambut Terbakar

Presiden Jokowi menyebutkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berkoordinasi untuk penataan lahan gambut ini.

Ia meminta ketiga instansi terus menjaga tinggi muka air tanah agar gambut tetap basah dan dengan sekat kanal embung sumur bor.

"Teknologi pembasahan lain sudah kita lakukan, hanya ini harus konsisten kita lakukan," kata dia.

Baca juga: Lahan Gambut di OKI Masih Terbakar meski Diguyur Hujan 1,5 Jam

Presiden Jokowi juga mengingatkan tentang pentingnya manajemen lapangan untuk mencegah kebakaran hutan.

Ia menegaskan, manajemen lapangan harus terkonsolidasi, terkoordinasi dengan baik dari tingkat atas sampai ke desa.

Selain itu, sistem pengawasan dan monitoring titik panas itu juga penting dilakukan. Dengan begitu, api bisa langsung dipadamkan saat masih kecil.

Baca juga: 2,6 Juta Hektar Lahan Gambut Diprioritaskan untuk Direstorasi Tahun Ini

"Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai segera harus kita cepat tanggap," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi turut menegaskan, antisipasi kebakaran hutan ini harus menjadi perhatian meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani pandemi Covid-19.

Menurut dia, BMKG memperkirakan puncak kemarau jatuh pada Agustus sehingga seluruh jajaran terkait, baik di pusat maupun daerah, masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X