Wapres: Ekonomi Syariah dan Konvensional Jangan Dibenturkan

Kompas.com - 13/05/2020, 13:30 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar ekonomi syariah dan konvensional tidak saling dibenturkan.

Ma'ruf mengatakan, baik ekonomi syariah maupun konvensional justru harus saling bersinergi dalam pelaksanaannya.

" Ekonomi syariah dan konvensional harus saling bersinergi dan tidak dibenturkan satu dengan yang lain," ujar Ma'ruf saat menjadi keynote speaker dalam talkshow yang digelar secara online oleh Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah (KNEKS) dan Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI), Rabu (13/5/2020).

Menurut Ma'ruf, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah seharusnya berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi.

Baca juga: Maruf Amin Sebut Perguruan Tinggi Berperan Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Sebagai negara yang menganut dual economy system, dual banking system, dual financial system, kata dia, maka sangat penting jika ekonomi syariah dan konvensional bersinergi.

Ma'ruf mengatakan, program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Di dalamnya, program studi ekonomi syariah harus bisa menerjemahkan kaidah-kaidah fiqih agar dapat diimplementasikan dalam praktiknya.

Contohnya adalah penggunaan kaidah pemisahan antara yang halal dan haram.

Baca juga: Maruf Amin Dinilai Berjasa di Bidang Ekonomi Syariah, UNS Akan Beri Penghargaan

Dalam kaidah tersebut, kata dia, harta atau uang dalam perspektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (‘ainiyah), tapi bisa menjadi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (ligairih).

Dengan kaidah tersebut, maka dapat dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan non halal.

Ma'ruf mengatakan, dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

"Pemahaman ini penting terutama dalam kondisi kegiatan ekonomi syariah belum dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional," kata dia.

Kelembagaan ekonomi syariah, katanya, masih berhubungan dengan kelembagaan konvensional yang ribawi dari aspek permodalan dan pengembangan maupun yang lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X