Kompas.com - 13/05/2020, 13:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar ekonomi syariah dan konvensional tidak saling dibenturkan.

Ma'ruf mengatakan, baik ekonomi syariah maupun konvensional justru harus saling bersinergi dalam pelaksanaannya.

"Ekonomi syariah dan konvensional harus saling bersinergi dan tidak dibenturkan satu dengan yang lain," ujar Ma'ruf saat menjadi keynote speaker dalam talkshow yang digelar secara online oleh Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah (KNEKS) dan Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI), Rabu (13/5/2020).

Menurut Ma'ruf, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah seharusnya berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi.

Baca juga: Maruf Amin Sebut Perguruan Tinggi Berperan Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Sebagai negara yang menganut dual economy system, dual banking system, dual financial system, kata dia, maka sangat penting jika ekonomi syariah dan konvensional bersinergi.

Ma'ruf mengatakan, program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Di dalamnya, program studi ekonomi syariah harus bisa menerjemahkan kaidah-kaidah fiqih agar dapat diimplementasikan dalam praktiknya.

Contohnya adalah penggunaan kaidah pemisahan antara yang halal dan haram.

Baca juga: Maruf Amin Dinilai Berjasa di Bidang Ekonomi Syariah, UNS Akan Beri Penghargaan

Dalam kaidah tersebut, kata dia, harta atau uang dalam perspektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (‘ainiyah), tapi bisa menjadi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (ligairih).

Dengan kaidah tersebut, maka dapat dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan non halal.

Ma'ruf mengatakan, dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

"Pemahaman ini penting terutama dalam kondisi kegiatan ekonomi syariah belum dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional," kata dia.

Kelembagaan ekonomi syariah, katanya, masih berhubungan dengan kelembagaan konvensional yang ribawi dari aspek permodalan dan pengembangan maupun yang lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Nasional
Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Nasional
Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Nasional
Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Nasional
3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

Nasional
Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.