Ma'ruf Amin Sebut Perguruan Tinggi Berperan Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Kompas.com - 13/05/2020, 12:35 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).  Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, peranan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi ekonomi syariah dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat menjadi keynote speaker dalam talkshow yang digelar secara daring oleh Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah (KNEKS) dan Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI), Rabu (13/5/2020).

"Peran perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi ekonomi syariah sekaligus dapat menjadi pendorong ekonomi syariah, meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah," kata dia.

Baca juga: Wapres Harap Pondok Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Syariah

Menurut Ma'ruf, pelaksanaan tersebut juga bisa menjadi faktor untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah.

Oleh karena itu, ia pun berharap agar penyelenggaraan pendidikan ekonomi syariah semakin inovatif, mengikuti perkembangan teknologi, dinamis.

Namun, dalam penyelenggarannya harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi dan keuangan syariah.

"Dalam pelaksanaan pembelajaran studi ekonomi syariah, visi pengembangan dan keuangan syariah sebagai sebuah pilihan rasional bagi masyarakat perlu terus ditanamkan," kata dia.

Karena menjadi pilihan rasional, maka ekonomi dan keuangan syariah pun disebutkannya harus memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

Baca juga: Maruf Amin Dinilai Berjasa di Bidang Ekonomi Syariah, UNS Akan Beri Penghargaan

Utamanya dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari dan menjadikannya sebagai gaya hidup.

"Sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang ekslusif tapi inklusif dan universal sesuai prinsip rahmatan lil alamin," ucap Ma'ruf Amin.

Ma'ruf yang juga Ketua KNEKS mencontohkan pemilihan makanan bersertifikat halal oleh masyarakat seharusnya tidak hanya karena berlabel halal, tetapi juga dipilih karena kualitasnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Minta Lembaga Keuangan Syariah harus Bisa Berjalan Sesuai Prinsipnya

Termasuk barang dan jasa halal yang dipilih pun tak sekedar memiliki label halal, tetapi mempertimbangkan kualitas dan keunggulannya.

"Dengan demikian produk halal baik barang maupun jasa menjadi inklusif untuk seluruh masyarakat," kata dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X