Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Keluhkan Anggaran Pramuka yang Cuma Rp 6 Miliar

Kompas.com - 18/02/2020, 17:34 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso mengungkapkan, selama ini kegiatan Pramuka terkendala karena kurangnya dukungan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Budi usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (18/2/2020).

"Permasalahan-permasalahan di Pramuka yang selama ini memang Pramuka terkendala salah satunya dari dukungan anggaran. Karena kan tugas Pramuka adalah membina karakter generasi Pramuka yang akan datang," ujar Budi.

Ia mengatakan, Kwartir Nasional Pramuka tidak mendapatkan anggaran kecuali dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca juga: Aset Pramuka Dikuasai Pengurus Lama, Wapres Minta Buwas Tempuh Jalur Hukum

 

Nilainya pun tidak besar, yakni hanya Rp 6 miliar untuk tahun ini.

Padahal, Pramuka membutuhkan anggaran sebesar Rp 96 miliar untuk dapat mengakomodasi seluruh kegiatannya.

Antara lain untuk tahun ini kegiatan yang akan dilaksanakan adalah rapat kerja nasional (rakernas) dan jambore nasional.

Ditambah lagi, adanya kepemilikan aset Pramuka yang justru dikelola oleh pihak lain.

"Padahal aset tersebut bisa untuk membiayai Pramuka, tapi masih belum bisa (dimanfaatkan) karena sampai saat ini aset-aset itu masih dikuasai oknum-oknum pramuka yang lama, dimiliki untuk kepentingan pribadi," kata dia.

Baca juga: Aset Pramuka Masih Dikuasai Pengurus Lama, Buwas Lapor Wapres Maruf

Selain itu, pihaknya juga terus menyosialisasikan kegiatan-kegiatan Pramuka bagi anak-anak yang tak tertarik lagi.

"Kami akan menyosialisasikan, karena selama ini komunikasi, sosialisasi yang kurang jadi anak-anak SD, SMP dia tidak tahu Pramuka yang sebenarnya seperti apa," kata dia.

Beberapa program antara lain sudah ditayangkan melalui akun YouTube dan situs Pramuka untuk memberi pengetahuan tentang Pramuka kepada anak-anak.

Meski belum memiliki data secara menyeluruh, kata dia, akan tetapi sejauh ini pihaknya memiliki data bahwa anggota Pramuka yang ada di Indonesia berjumlah 25 juta orang dari total jumlah di seluruh dunia yang mencapai 55 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com