Wapres Minta BKKBN Gencar Kampanye Tekan Pernikahan Dini ke Milenial dengan Teknologi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memanfaatkan teknologi dalam kampanye menekan pernikahan dini kepada generasi milenial.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN untuk program Banggakencana 2020 di Kantor BKKB, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2020).

"Kampanye untuk menekan pernikahan dini atau untuk fertility control, perlu terus digalakkan. Gunakan pendekatan yang lebih humanis, dekat dengan generasi muda dengan memanfaatkan teknologi media yang semakin banyak," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara tersebut.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Isu Kehalalan Vaksin Sebabkan Angka Imunisasi Turun

Ia mengatakan, pemanfaatan teknologi harus dilakukan agar generasi muda saat ini dapat mengubah perilakunya dalam hal yang berkaitan dengan membangun keluarga.

Utamanya, agar mereka memahami beberapa hal seperti tentang kualitas pernikahan, penggunaan kontrasepsi yang tepat, persiapan pasca-pernikahan yang meliputi persiapan untuk pendidikan dan kesehatan anak. 

"Perubahan perilaku tersebut hanya akan tercapai jika kita terus melakukan kampanye dan penjangkauan masyarakat dengan cara yang tepat," kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam lima tahun terakhir, angka perkawinan usia anak di Indonesia masih di atas sebelas persen.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPA Lenny Rosalin mengatakan, dalam hal pekerjaan dan pendidikan, ada kecenderungan tertentu pada mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun.

Baca juga: Wapres Minta BKKBN Prioritaskan Percepatan Penurunan Angka Stunting

Mereka yang menikah di bawah 18 tahun mayoritas bekerja di bidang jasa. Jumlahnya mencapai 45,4 persen. Disusul anak yang bekerja di sektor pertanian dengan persentase 33,2.

Di sektor ini, mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun hampir dua kali lebih banyak dibanding yang menikah di usia 18 tahun atau lebih.

"Yang menikah sebelum 18 tahun dan bekerja di sektor pertanian sebesar 33,2 persen. Sedangkan yang menikah setelah 18 tahun dan bekerja di pertanian 18,9 persen," kata Lenny di Kantor KPPPA, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).