Wapres Minta BKKBN Prioritaskan Percepatan Penurunan Angka Stunting

Kompas.com - 12/02/2020, 21:08 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) memprioritaskan percepatan penurunan prevalensi stunting.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN untuk program Banggakencana 2020 di Kantor BKKN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2020).

"Saya meminta seluruh jajaran BKKBN dalam rangka membangun keluarga sejahtera dapat menjadikan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting sebagai prioritas," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Strategi Pemkot Surabaya Tekan Angka Stunting, Target Turun 50 Persen

Pemerintah telah menetapkan target yang sangat ambisius untuk menurunkan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni hingga 14 persen pada akhir tahun 2024.

Untuk dapat menurunkan angka tersebut, kata dia, bukanlah pekerjaan mudah karena butuh kontribusi dan kerja keras dari semua pihak.

"Saat ini kita menghadapi tantangan besar terkait dengan prevalensi anak kerdil atau stunting," kata dia.

Meski telah terjadi penurunan prevalensi balita stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,67 persen pada 2019, tetapi angkanya masih tergolong tinggi.

Ma'ruf mengatakan, selain persoalan stunting, upaya pembangunan keluarga masih harus berhadapan dengan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan imunisasi.

Angka Kematian Ibu melahirkan di Indonesia masih berkisar 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Baca juga: Wapres Minta BKKBN Manfaatkan 1,2 Juta Pendamping Percepat Penurunan Stunting

Jumlah tersebut tertinggi dibandingkan negara ASEAN lain yang hanya berkisar pada 40 sampai 60 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) kurang dari 1 tahun di Indonesia pun masih tinggi, yaitu 24 per 1.000 kelahiran, jauh lebih besar dari Malaysia yang sebesar 6,7 per 1.000 kelahiran dan Thailand 7,8 per 1.000 kelahiran. 

"BKKBN harus dapat menjawab tantangan pembangunan keluarga itu," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X