Kompas.com - 12/02/2020, 21:08 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Maruf Amin usai memimpin rapat pleno soal kemiskinan dan stunting di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memprioritaskan percepatan penurunan prevalensi stunting.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN untuk program Banggakencana 2020 di Kantor BKKN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (12/2/2020).

"Saya meminta seluruh jajaran BKKBN dalam rangka membangun keluarga sejahtera dapat menjadikan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting sebagai prioritas," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Strategi Pemkot Surabaya Tekan Angka Stunting, Target Turun 50 Persen

Pemerintah telah menetapkan target yang sangat ambisius untuk menurunkan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni hingga 14 persen pada akhir tahun 2024.

Untuk dapat menurunkan angka tersebut, kata dia, bukanlah pekerjaan mudah karena butuh kontribusi dan kerja keras dari semua pihak.

"Saat ini kita menghadapi tantangan besar terkait dengan prevalensi anak kerdil atau stunting," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski telah terjadi penurunan prevalensi balita stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,67 persen pada 2019, tetapi angkanya masih tergolong tinggi.

Ma'ruf mengatakan, selain persoalan stunting, upaya pembangunan keluarga masih harus berhadapan dengan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan imunisasi.

Angka Kematian Ibu melahirkan di Indonesia masih berkisar 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Baca juga: Wapres Minta BKKBN Manfaatkan 1,2 Juta Pendamping Percepat Penurunan Stunting

Jumlah tersebut tertinggi dibandingkan negara ASEAN lain yang hanya berkisar pada 40 sampai 60 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) kurang dari 1 tahun di Indonesia pun masih tinggi, yaitu 24 per 1.000 kelahiran, jauh lebih besar dari Malaysia yang sebesar 6,7 per 1.000 kelahiran dan Thailand 7,8 per 1.000 kelahiran. 

"BKKBN harus dapat menjawab tantangan pembangunan keluarga itu," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Delegasi Indonesia pada Pertemuan G20 di Italia Dinyatakan Positif Covid-19

Seorang Delegasi Indonesia pada Pertemuan G20 di Italia Dinyatakan Positif Covid-19

Nasional
105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

Nasional
Perpres RANHAM Singgung soal Perubahan Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Perpres RANHAM Singgung soal Perubahan Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Nasional
IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

Nasional
Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Nasional
DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

Nasional
KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

Nasional
Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Nasional
KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

Nasional
Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Nasional
Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X