Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Kompas.com - 06/12/2019, 13:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menuturkan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling baik dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Mahfud seusai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (rakorsus) Tingkat Menteri membahas Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (6/12/2019).

"Secara umum kami bersyukur tahun 2019 tertangani dengan baik apalagi jika dibandingkan negara-negara lain yang juga punya masalah dengan karhutla," ujar Mahfud.

Baca juga: Menteri LHK Temui Mahfud MD Bahas Persiapan Rakor Atasi Karhutla

Menurut Mahfud, jika dibandingkan dengan negara lain yang mengalami hal serupa, situasi di Indonesia terhitung paling aman.

Meskipun, pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya karhutla kerap terjadi.

"Indonesia terhitung yang paling aman meskipun kita merasakan di sana-sini masih ada (karhutla) itu tahun 2019," kata Mahfud.

Baca juga: Terburuk sejak 2015, Karhutla Ancam Orangutan hingga Perburuk Perubahan Iklim Dunia

Di sisi lain, lanjut Mahfud, luas hutan dan lahan yang mengalami kebakaran sudah berkurang.

Sepanjang 2019 tercatat ada 950 hektare luar area kebakaran. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan 1997 yang mencapai jutaan hektare.

"Itu yang terjadi sebagai prestasi yang kita lakukan," tutur dia.

Mantan Ketua MK itu pun memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi dalam menghadapi karhutla.

Sementara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tidak akan terjadi perubahan iklim yang akan menyebabkan karhutla lebih parah pada 2020.

"Insya Allah mudah diantisipasi dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi cukup bagus dan siap (hadapi karhutla) dengan beberapa catatan ke depan," ucapnya.

Baca juga: Menteri LHK: Masuk Musim Penghujan, Karhutla di Sumsel Sudah Berkurang

Mahfud mengatakan, hasil rakorsus tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai antisipasi khusus karhutla yang mungkin bisa terjadi lagi pada 2020 mendatang.

Rakorsus tersebut dihadiri sejumlah menteri, mulai dari Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai tuan rumah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Munardo.

Baca juga: Per Desember 2019, Total 25 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla

Untuk Diketahui, pada Oktober 2019 ini sejumlah wilayah terkena karhutla dan menyebabkan kabut asap, antara lain di Sumatera, Riau dan Kalimantan.

Sejauh ini sudah terdapat 25 perusahaan yang menjadi tersangka karhutla sepanjang 2019 ini dan telah ditetapkan oleh kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com