Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Kompas.com - 21/11/2019, 14:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR berencana mengevaluasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan, pihaknya ingin mengetahui apakah BNPT masih dapat diandalkan dalam penanggulangan terorisme atau tidak.

"Ada celetukan kawan-kawan (Komisi III) untuk mengevaluasi (BNPT). Apakah masih bisa diandalkan untuk mendeteksi terorisme," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca juga: Kepala BNPT Sebut Pernyataan Ryamizard soal TNI Terpapar Radikalisme Tak Akurat

Wacana ini, lanjut Adies, tentunya muncul menyusul serangkaian serangan teror di Indonesia, beberapa waktu terakhir.

Beberapa peristiwa yang menjadi sorotan, antara lain penusukan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan serangan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan.

Meski demikian, Adies belum mengetahui pasti bagaimana tahapan evaluasi BNPT.

Baca juga: Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Ia hanya memastikan bahwa evaluasi tidak hanya dialamatkan kepada BNPT, tetapi juga lembaga yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana terorisme, yakni Polri dengan tim Densus 88 Antiteror Polri.

"Kalau dievaluasi, berarti semua di-handle oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Densus 88," ujar Adies.

Salah satu hal yang akan menjadi pertanyaan kepada lembaga-lembaga itu, yakni mengapa antisipasi seringkali terlambat. Peristiwa terjadi lebih dulu, baru diikuti dengan langkah pencegahan.

Baca juga: [VIDEO] Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Menurut Adies, penanggulangan terorisme di Indonesia ke depannya harus sinergis, komprehensif, dan berkelanjutan.

"Kita ingin satu koordinasi. Betul-betul koordinasi yang terintegrasi. Harus lebih dikoordinasikan antara pihak BNPT dan Densus 88," ujar Adies.

"Koordinasi yang luar biasa di mana pencegahan yang kita tahu cepat diatasi dan langsung ke titik sarangnya dan langsung dideradikalisasi," lanjut dia. 

 

Kompas TV Kapolri Jenderal Idham Azis rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu 20 November 2019. Rapat ini adalah rapat perdana Idham Azis sebagai Kapolri dengan DPR. Sebenarnya, Kapolri Idham Azis harus menghadiri acara di Istana Negara. Hal ini yang juga menjadi perdebatan di antara Anggota Komisi III DPR. Apakah rapat akan diskor karena agenda Kapolri ke Istana. Namun, Kapolri Idham Azis lebih memilih rapat dengan Komisi III DPR dibanding ke Istana untuk mendampingi perwira tinggu yang akan naik pangkat. Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan: Izin bapak, untuk agenda bersama Menteri Pertahanan, saya utus Pak Wakapolri, sementara untuk agenda di Istana, yang berangkat hanya anggota yang dipanggil untuk persiapan kenaikan pangkat saja. Saya tetap di sini, #kapolri #idhamazis #istana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com