Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Kompas.com - 20/11/2019, 17:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman menyebut bahwa sektor maritim di Indonesia berpotensi untuk dimasuki oleh aktivitas terorisme.

"Sekarang sebetulnya kita belum menghadapi itu (terorisme di sektor maritim) di Indonesia. Tapi bibit ke arah sana sudah (terlihat), " ujar Taufiq kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Tokoh Agama Bertemu Mahfud MD, Bahas Terorisme dan Radikalisme

Meski demikian, ia enggan menyebut secara rinci seperti apa bibit terorisme di sektor maritim yang dimaksud.

Namun, Taufiq menyebut, salah satu aktivitas terorisme sektor maritim yang telah terjadi di dunia, antara lain penyelundupan senjata dan pembajakan kapal di tengah laut disertai dengan aksi penculikan.

Contohnya perampokan terhadap MV Sinar Kudus disertai penyanderaan oleh teroris Somalia pada pertengahan Maret 2011. Saat itu TNI sampai menerjunkan tim tersendiri untuk mengatasi persoalan itu.

Baca juga: Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

"Dan tidak menutup kemungkinan di sini (Indonesia) juga (bisa terjadi) demikian," lanjut dia.

Apalagi, perairan di Indonesia sangat luas. Potensi terjadinya tindak pidana terorisme di perairan Indonesia sangat mungkin terjadi.

Taufiq mencontohkan kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni kapal India tiba-tiba terpantau masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Tentunya, tidak terdeteksinya orang atau kapal laut asing masuk ke wilayah NKRI berbahaya bagi pertahanan negara.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Contoh serupa juga terjadi di perairan Biak, Papua. Ditemukan kapal laut mencurigakan yang tiba- tiba berlayar di wilayah perairan NKRI.

Demi memastikan kapal itu bukanlah ancaman, saat itu Taufiq langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengetahui asal usul kapal tersebut.

"Di data saya tidak ada. Kemudian saya minta cek kepada armada di Sorong untuk mengetahui apa yang terjadi. Sehingga tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri," tutur dia.

Taufiq menambahkan, dalam menghadapi ancaman terorisme di sektor maritim, perlu kerja sama di dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

"Di laut ini kita punya ancaman sama, kita punya isu yang sama dan kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Maka harus bekerjasama, berkoordinasi. Karena kejadian di wilayah satu, akan berdampak ke wilayah lain," kata Taufiq.

"Karena itu, kita bangun kerja sama dengan semua (unsur) di dunia dan sebagai aktor utama jalan informasi sehingga kita akan lebih awal tahu apa yang akan kita hadapi," tambah dia.

 

Kompas TV Penggusuran di Sunter Jaya, jadi ramai. Karena janji Anies Baswedan, saat kampanye tak menggusur warga. Janji diucapkan, saat Anies berkampanye, melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama di pemilihan Gubernur Dki Jakarta 2017. Salah satunya, saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Janji ini yang ditagih warga Sunter. Lantaran warga Sunter yang digusur selain kehilangan hunian, juga hilang pekerjaan. Apalagi tak ada dialog dengan warga sebelum penggusuran.<br /> Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara, dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya, agar tak digusur, berhadapan dengan ribuan aparat.<br /> <br /> Pakar tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, punya pandangan, bahwa langkah anies sudah tepat.<br /> Normalisasi saluran air, di wilayah Jakarta penting. supaya sunter tak lagi banjir. Pemukiman warga ditata agar tak melanggar tata kota. 18 November, batas waktu warga meninggalkan hunian, diberikan pemerintah kota Jakarta Utara, telah lewat.<br /> <br /> Warga bertahan di tempatnya, meski dengan hunian seadanya, di tengah sisa puing penggusuran. Pemerintah kota Jakarta Utara, masih mencoba berdialog. Memindahkan warga ke rumah susun marunda, dengan tetap membayar sewa hunian rusun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com