Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB

Kompas.com - 18/11/2019, 16:13 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Dimyati Natakusumah menekankan deteksi dini terorisme bisa dilakukan mulai dari proses mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB).

Caranya adalah dengan mewajibkan pemasangan kamera CCTV sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan IMB. 

“Kami meminta ada kerja sama. Jadi setiap orang yang minta izin mendirikan bangunan (IMB), baik itu pertokoan, industri, rumah, agar memasang CCTV. Jadi setiap perizinan wajib dia harus pasang di depannya,” ujarnya.

Hal itu dia sampaikan sebagai respon atas peristiwa bom bunuh diri yang terjadi belum lama ini di Mapolrestabes Medan.

 

Untuk itu, Dimyanti meminta kepada Kapolri Idham Aziz agar bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam mewujudkan usalannya tersebut.

Baca juga: Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Menurutnya, pemasangan CCTV di tempat terbuka sangat penting untuk mendeteksi dan merekam peristiwa tindak pidana yang mungkin terjadi. Untuk itu, ungkapnya, CCTV sangat dibutuhkan di lokasi-lokasi vital.

Dimyati mengungkapkan cara seperti itu bisa diterapkan bila Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) membuat aturan untuk mewajibkan pemasangan kamera CCTV bagi pihak yang ingin mendapatkan IMB.

“Saya mengimbau Kapolri dan Mendagri untuk kolaborasi membuat memorandum of understanding (MoU). Nanti Mendagri ditindaklanjuti ke Pemda,” katanya di Jakarta, dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2019).

Mantan Bupati Pandeglang dua periode ini menambahkan, kolaborasi konstruktif antara Polri, Kemendagri, dan Pemda ini sebagai early warning system untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik terorisme ataupun lainnya.

Baca juga: Cegah Terorisme, Komisi III DPR Minta Brimob Tingkatkan Kompetensinya

“Ini sangat membantu. Kalau polisi yang memasang (CCTV) berapa biayanya, Oleh karena itu bekerja sama. Tiap yang mengajukan IMB wajib pasang CCTV. Nanti command center-nya ada di kecamatan dan dipadukan dengan kepolisian,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com