Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Kompas.com - 20/11/2019, 17:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman menyebut bahwa sektor maritim di Indonesia berpotensi untuk dimasuki oleh aktivitas terorisme.

"Sekarang sebetulnya kita belum menghadapi itu (terorisme di sektor maritim) di Indonesia. Tapi bibit ke arah sana sudah (terlihat), " ujar Taufiq kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Tokoh Agama Bertemu Mahfud MD, Bahas Terorisme dan Radikalisme

Meski demikian, ia enggan menyebut secara rinci seperti apa bibit terorisme di sektor maritim yang dimaksud.

Namun, Taufiq menyebut, salah satu aktivitas terorisme sektor maritim yang telah terjadi di dunia, antara lain penyelundupan senjata dan pembajakan kapal di tengah laut disertai dengan aksi penculikan.

Contohnya perampokan terhadap MV Sinar Kudus disertai penyanderaan oleh teroris Somalia pada pertengahan Maret 2011. Saat itu TNI sampai menerjunkan tim tersendiri untuk mengatasi persoalan itu.

Baca juga: Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

"Dan tidak menutup kemungkinan di sini (Indonesia) juga (bisa terjadi) demikian," lanjut dia.

Apalagi, perairan di Indonesia sangat luas. Potensi terjadinya tindak pidana terorisme di perairan Indonesia sangat mungkin terjadi.

Taufiq mencontohkan kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni kapal India tiba-tiba terpantau masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Tentunya, tidak terdeteksinya orang atau kapal laut asing masuk ke wilayah NKRI berbahaya bagi pertahanan negara.

Baca juga: Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Contoh serupa juga terjadi di perairan Biak, Papua. Ditemukan kapal laut mencurigakan yang tiba- tiba berlayar di wilayah perairan NKRI.

Demi memastikan kapal itu bukanlah ancaman, saat itu Taufiq langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengetahui asal usul kapal tersebut.

"Di data saya tidak ada. Kemudian saya minta cek kepada armada di Sorong untuk mengetahui apa yang terjadi. Sehingga tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri," tutur dia.

Taufiq menambahkan, dalam menghadapi ancaman terorisme di sektor maritim, perlu kerja sama di dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

"Di laut ini kita punya ancaman sama, kita punya isu yang sama dan kita tidak bisa menghadapinya sendirian. Maka harus bekerjasama, berkoordinasi. Karena kejadian di wilayah satu, akan berdampak ke wilayah lain," kata Taufiq.

"Karena itu, kita bangun kerja sama dengan semua (unsur) di dunia dan sebagai aktor utama jalan informasi sehingga kita akan lebih awal tahu apa yang akan kita hadapi," tambah dia.

 

Kompas TV Penggusuran di Sunter Jaya, jadi ramai. Karena janji Anies Baswedan, saat kampanye tak menggusur warga. Janji diucapkan, saat Anies berkampanye, melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama di pemilihan Gubernur Dki Jakarta 2017. Salah satunya, saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Janji ini yang ditagih warga Sunter. Lantaran warga Sunter yang digusur selain kehilangan hunian, juga hilang pekerjaan. Apalagi tak ada dialog dengan warga sebelum penggusuran.<br /> Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara, dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya, agar tak digusur, berhadapan dengan ribuan aparat.<br /> <br /> Pakar tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, punya pandangan, bahwa langkah anies sudah tepat.<br /> Normalisasi saluran air, di wilayah Jakarta penting. supaya sunter tak lagi banjir. Pemukiman warga ditata agar tak melanggar tata kota. 18 November, batas waktu warga meninggalkan hunian, diberikan pemerintah kota Jakarta Utara, telah lewat.<br /> <br /> Warga bertahan di tempatnya, meski dengan hunian seadanya, di tengah sisa puing penggusuran. Pemerintah kota Jakarta Utara, masih mencoba berdialog. Memindahkan warga ke rumah susun marunda, dengan tetap membayar sewa hunian rusun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com