[VIDEO] Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 18/11/2019, 20:48 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Komjem Suhardi Alius usai bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Komjem Suhardi Alius usai bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme ( BNPT) Komjen Suhardi Alius mengakui paham radikalisme sudah menjalar ke lingkungan pemerintahan.

Hal itu terbukti dengan penangkapan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terhadap empat terduga teroris di Banten, Rabu (13/11/2019).

Di mana satu di antaranya merupakan karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Suhardi tak membantah dengan penangkapan itu mengindikasikan paham radikalisme sudah menjalar di lingkungan BUMN.

Baca juga: Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

"Sekarang gini, jangankan BUMN, semuanya ada kok, polisi saja ada kok, soal polwan (polwan NOS yang diduga terpapar radikalisme) saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhadi usai bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019).

"Tapi tebal tipis, sedikit banyaknya kan masih beda-beda," katanya.

Mantan kepala Bareskrim Polri ini menegaskan, BNPT sudah memetakan penyebaran radikalisme.

Dalam pemetaan penyebaran radikalisme, Suhardi menyebut radikalisme bisa menjangkiti siapa saja.

"Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang enggak ada jurnalis, mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu," katanya.

"Tugas kita mereduksi supaya menjadi aman kemudian punya wawasan kebangsaan dan jati diri," tambahnya.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X