Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[VIDEO] Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kompas.com - 18/11/2019, 20:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengakui paham radikalisme sudah menjalar ke lingkungan pemerintahan.

Hal itu terbukti dengan penangkapan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terhadap empat terduga teroris di Banten, Rabu (13/11/2019).

Di mana satu di antaranya merupakan karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Suhardi tak membantah dengan penangkapan itu mengindikasikan paham radikalisme sudah menjalar di lingkungan BUMN.

Baca juga: Kaum Terdidik di Perkotaan Rawan Terpapar Radikalisme

"Sekarang gini, jangankan BUMN, semuanya ada kok, polisi saja ada kok, soal polwan (polwan NOS yang diduga terpapar radikalisme) saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhadi usai bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/11/2019).

"Tapi tebal tipis, sedikit banyaknya kan masih beda-beda," katanya.

Mantan kepala Bareskrim Polri ini menegaskan, BNPT sudah memetakan penyebaran radikalisme.

Dalam pemetaan penyebaran radikalisme, Suhardi menyebut radikalisme bisa menjangkiti siapa saja.

"Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang enggak ada jurnalis, mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu," katanya.

"Tugas kita mereduksi supaya menjadi aman kemudian punya wawasan kebangsaan dan jati diri," tambahnya.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Sebelumnya, pada Rabu (13/11/2019), Tim Densus 88 Antiteror mengamankan empat orang terduga teroris di wilayah Provinsi Banten. Satu di antara yang ditangkap merupakan karyawan PT Krakatau Steel.

Corporate Secretary Krakatau Steel, Pria Utama mengatakan, karyawan yang ditangkap adalah level staf setingkat supervisor.

"Yang bersangkutan adalah karyawan level staf setingkat supervisor, bukan petinggi atau level manajemen di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk," sebutnya yang dilansir dari Kontan.co.id.

Densus juga sempat memeriksa Polwan berinisial NOS yang diduga terpapar radikalisme. 

NOS ditangkap pertama kali di Bandara Juanda, Surabaya, Minggu (26/5/2019). Sebelumnya, NOS adalah polwan berpangkat bripda yang bertugas di Polda Maluku Utara.

Halaman:


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com