Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggota Komisi IV: Garis Kemiskinan Indonesia di Bawah Standar Dunia

Kompas.com - 11/11/2019, 16:55 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, pengkategorian penduduk miskin di Indonesia berada di bawah standar dunia.

“Standar kemiskinan dunia itu 2 dollar AS, sedangkan di kita hanya 1 dollar AS. Jika kita mengikuti standar dunia, maka akan terjadi lonjakan yang sangat drastis di negara kita,” kata Nevi, seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/11/2019).

Pada Maret 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis standar garis kemiskinan masyarakat Indonesia adalah Rp 425.250 per kapita per bulan. 

Adapun komposisi garis kemiskinan makanan Rp 313.232 (73,66 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan Rp 112.018 (26,34 persen).

Baca juga: Resmikan Kedai Kopi, Dompet Dhuafa Ingin Entaskan Kemiskinan

Hal tersebut menunjukkan bahwa orang miskin Indonesia memiliki pendapatan sebesar Rp 14.175 setiap harinya atau sekitar 1 dollar AS.

Provinsi paling miskin di Pulau Jawa

BPS juga mengeluarkan data peta sebaran kemiskinan di Indonesia. Data tersebut menunjukkan tiga provinsi di Pulau Jawa memiliki penduduk miskin yang lebih banyak dibanding provinsi lainnya.

Tiga pronvisi tersebut antara lain Jawa Timur dengan 4,11 juta jiwa penduduk miskin, Jawa Tengah dengan 3,74 juta jiwa, dan Jawa Barat dengan 3,4 juta jiwa.

Total penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 12,74 juta jiwa, atau separuh total penduduk miskin di Tanah Air.

Namun, secara presentase, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa lebih rendah dibanding provinsi-provinsi di Indonesia Timur yang memiliki angka penduduk miskin di atas 20 persen.

Baca juga: Jokowi: Lanjutkan Perjuangan Pahlawan, Berantas Kemiskinan dan Kesenjangan

Melihat keadaan tersebut, dalam momentum Hari Pahlawan, Nevi mengajak semua pihak terutama pemerintah, untuk menguatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan hingga jumlahnya bisa sampai di bawah 10 juta orang.

“Saya berharap, negara kita terutama dari unsur pemerintah, muncul sosok pahlawan yang sesungguhnya di mana dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Nevi.

Nevi berpendapat, kesejahteraan yang merata dapat dicapai Indonesia karena memiliki sumber daya alam yang melimpah.

“Pahlawan itu yang mampu memberikan kebahagiaan esensi dalam kehidupan yang sudah merdeka selama 74 tahun. Esensi kebahagiaan itu adalah hidup layak dengan pendidikan baik, kesehatan layak dan daya beli cukup untuk hidup dan menghidupi keluarganya,” kata Nevi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com