KPK Diminta Surati Presiden soal Capim

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk KPK bersih meminta KPK menyurati Presiden Joko Widodo. Surat itu harus berisi permohonan agar Jokowi lebih cermat dalam menentukan nama calon pimpinan KPK yang akan diserahkan ke DPR.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk KPK Bersih Yati Andriyani mengatakan, hal itu merupakan salah satu hal yang disampaikan dalam pertemuan dengan Pimpinan KPK, Kamis (29/8/2019) hari ini.

"Kami secara tegas meminta agar langkah tersebut dilakukan dan kami bersyukur karena pimpinan menyatakan akan membuat surat kepada presiden dan akan menyampaikan sejumlah hal yang menjadi kekhawatiran kami," kata Yati selepas pertemuan di Gedung KPK.

Baca juga: Dilaporkan ke Polisi, Jubir KPK Duga karena Kawal Seleksi Capim KPK

Yati mengatakan, koalisi merasa kecewa dengan 20 nama calon pimpinan KPK yang tersisa karena masih menyisakan sejumlah nama bermasalah.

Oleh karena itu, Yati berharap KPK dapat mengingatkan Presiden sekaligus membeberkan data-data yang dapat menjadi pertimbangan bagi Presiden dalam menjaring nama-nama capim KPK.

"Institusi KPK memiliki mandat, memiliki kewenangan, dan memiliki akses ke presiden untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan informasi-informasi, fakta-fakta, data-data yang relevan untuk dijadikan pertimbangan oleh Presiden," ujar Yati.

Koordinator Kontras tersebut berharap Presiden Jokowi dapat mempertimbangkan usulan dari KPK dan masyarakat. Hal itu karena keputusan Presiden dalam menentukan nama capim KPK yang akan disodorkan ke DPR akan mempengaruhi nasib KPK empat tahun ke depan.

Baca juga: Bonus Atlet untuk Beli Rumah Mewah, Ini Prestasi Capim KPK Sri Handayani

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK akan mempertimbangkan usulan tersebut secara serius. Menurut Febri, KPK adalah lembaga yang punya kewenangan luar biasa sehingga harus dipimpin oleh orang yang benar-benar bersih.

"Kalau dipimpin oleh orang-orang yang baik maka upaya pemberantasan korupsi ke depan akan jauh lebih kuat dan efektif. Tetapi kalau ada calon-calon bermasalah yang kemudian dipilih oleh Panitia Seleksi, maka ada risiko yang cukup besar bagi pemberantasan koruspi ke depan," kata Febri.