Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra, Simbol Oposisi yang Dinilai Mulai Goyah...

Kompas.com - 29/07/2019, 09:05 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan pendapat soal arah politik Partai Gerindra pascapilpres 2019 makin nampak. 

Wakil Ketua Umum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyatakan sejak awal Gerindra merupakan antitesis dari pemerintahan Jokowi.

Pernyataan dari putri Presiden pertama RI Soekarno disampaikan saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (27/7/2019) sore. Pertemuan digelar di kediaman Rachmawati, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kita memosisikan diri kita sekarang ini, melihat sistem yang berlangsung, adalah antitesa (antitesis). Kan begitu. Dan itu yang harus kita bicarakan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ini menyelimuti kondisi kebangsaan kita," ujar Rachmawati usai pertemuan.

Baca juga: Rachmawati Soekarnoputri: Posisi Kita Sekarang Antitesis Pemerintah

Menurut Rachmawati, visi misi yang diusung oleh partainya berbeda dengan pemerintah, khususnya dalam sektor perekonomian.

Waketum Gerindra bidang ideologi ini menuturkan, visi misi tersebut harus tetap diperjuangkan demi kepentingan masyarakat.

"Kita mempunyai visi misi yang mungkin sekarang ini beda. Ini harus kita luruskan demi kepentingan rakyat. Rakyat yang merasakan," tutur dia.

Baca juga: Rachmawati Nilai Prabowo Sosok Pejuang Keadilan dan Demokrasi

Padahal, tiga hari sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianugerahi penghargaan The Star of Soekarno oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianugerahi penghargaan The Star of Soekarno oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.

Sinyal yang ditunjukkan, Gerindra akan masuk dalam pemerintahan namun harus dengan restu Jokowi selaku presiden terpilih.

Waketum Gerindra bidang Buruh dan Ketenagakerjaan Arief Puyuono, ketika dihubungi Kompas.com, menyatakan, sikap arah politik partainya diserahkan kepada Prabowo.

"Kita serahkan ke Pak Prabowo, semua pasti mendukung keputusan beliau," tuturnya singkat, Senin (29/7/2019).

Pendukung bisa kecewa

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayito menilai, Gerindra memang mengalami keterbelahan sikap politik, apakah mendukung pemerintah atau tidak dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Pertemuan Prabowo Megawati Buka Pintu Gerindra Masuk Pemerintahan Jokowi-Maruf

Pihak yang kontra dari Gerindra menilai partainya adalah simbol oposisi sehingga tak elok jika bergabung ke pemerintahan.

"Gerindra memang terbelah soal gabung atau tidak ke Jokowi. Meraka yang ingin Gerindra di luar pemerintahan menilai bahwa partainya adalah simbol oposisi pemerintah," papar Adi saat dihubungi pagi ini, Senin (29/7/2019).

Baca juga: PPP Sebut Kedekatan Gerindra Belum Tentu Berkoalisi

Halaman:


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com