Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK ke Depan Diharapkan Personal yang Selesai dengan Diri Sendiri

Kompas.com - 26/07/2019, 20:20 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Rumadi Ahmad mengatakan, pimpinan KPK di periode berikutnya tak hanya sekadar berani, berpengetahuan, berintegritas, dan memiliki kredibilitas.

Rumadi menegaskan, pimpinan KPK ke depan harus diisi personal yang selesai dengan dirinya sendiri.

"Menjadi Komisoner KPK tidak cukup dengan pengetahuan, dengan kapabilitas, tapi harus orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri," kata Rumadi dalam diskusi bertajuk Mengawal Seleksi Calon Pimpinan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Baca juga: Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Pimpinan KPK, kata Rumadi, diharapkan tak memiliki kepentingan apa pun dan niat lain selain memberantas korupsi.

Apabila KPK diisi oleh orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, lanjut Rumadi, akan berisiko pada kinerja ke depan. Sebab, ada konflik-konflik kepentingan yang nantinya timbul saat memimpin KPK.

"Kalau belum selesai dengan urusan diri sendiri, terlalu banyak risikonya," kata Rumadi.

Oleh karena itu, Rumadi mengingatkan, Panitia Seleksi (Pansel) untuk cermat dalam menyeleksi calon-calon pimpinan KPK saat ini. Di sisi lain, masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi proses seleksi calon pimpinan KPK hingga tahap akhir.

Sebab, Rumadi menilai proses seleksi calon pimpinan KPK juga diwarnai dengan gesekan-gesekan kepentingan dari banyak pihak. Dengan demikian, hal seperti itu patut diawasi dengan ketat oleh masyarakat.

Baca juga: Jelang Psikotest Capim KPK, Wakabareskrim Bilang Santai Saja Lah...

"Karena tahapan-tahapan ini yang akan menentukan KPK ke depan seperti apa dan sebagaimana kita tahu tantangan KPK sangat luar biasa, terutama bagi komisionernya dan pegawainya, belum juga dinamika internalnya. Saya kira memang membutuhkan orang yang luar biasa untuk berada di KPK itu," ujarnya.

Seperti diketahui, Pansel telah mengumumkan 104 orang yang lulus dalam uji kompetensi beberapa waktu lalu. Mereka nantinya akan mengikuti tes psikologi pada Minggu (28/7/2019) mendatang.

Kompas TV Panitia seleksi calon pimpinan KPK mengumumkan hasil seleksi uji kompetensi di Gedung Sekretariat Negara. 104 orang dinyatakan lulus tahap selanjutnya.<br /> Setelah dinyatakan lulus, 104 orang ini akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni tes psikologi, pada 28 Juli mendatang. Tiga komisioner KPK yang kembali maju di seleksi calon pemimpin KPK, lulus seleksi.<br /> Yakni, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Laode Muhamad Syarif. Nantinya pansel KPK akan menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo pada 2 sepetember 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com