KPK Berencana Ubah Strategi Penanganan Dugaan Korupsi Korporasi

Kompas.com - 14/03/2019, 19:48 WIB

Dylan Aprialdo Rachman,

Krisiandi

Tim Redaksi

Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersiap memberi keterangan pers mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pihak swasta, di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018) dini hari. Dari OTT tersebut KPK menyita barang bukti uang dalam tiga pecahan mata uang sebesar 3.200 dolar AS, 23.100 dolar Singapura, dan Rp3,9 miliar, serta menangkap 20 orang terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye.(Antara/GALIH PRADIPTA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, pihaknya berencana mengubah strategi penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pihak korporasi.

"Selama ini pidana korporasi di ujung penyidikan. Ke depan kita akan menggunakan strategi tidak di ujung penyidikan. Biasanya kita selalu dari awal kemudian setelah inkrah kemudian kita masuk di pidana korporasinya," ungkap Saut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Sekarang, kata dia, KPK ingin mencoba melakukan penyelidikan yang langsung ditujukan untuk menjerat korporasi yang terindikasi korupsi.

"Sekarang ingin kita di penyelidikan akan upayakan dibutuhkan penyelidik-penyelidik yang kuat. Jadi penyelidikan, kita udah mulai melihat, sehingga bisa lebih cepat. Jadi dari awal kita sudah menghitung, sudah mulai lihat, kita mau pakai strategi itu nanti," paparnya.

Ia berharap strategi ini memperkuat komitmen KPK dalam penanganan kasus korupsi korporasi. Di sisi lain, KPK juga mendukung perekonomian nasional terhindar dari korupsi.

"Sehingga lebih membawa dampak terhadap perbaikan ekonomi kita secara keseluruhan dari perilaku korup," katanya.

Di sisi lain, Saut mengingatkan seluruh korporasi baik swasta atau BUMN untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik.

Kompas TV Anggota KomisiIII DPR Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi, mendapatkan informasi pemanggilan salah satu cawapres ke KPK. <br /> <br /> Taufiqulhadi menyebut informasi pemanggilan didapat melalui mantan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja.<br /> <br /> Menurut Taufiqulhadi nantinya salah satu dari dua cawapres akan menjadi saksi dalam kasus korupsi korporasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.