Cegah Korupsi Korporasi, KPK Luncurkan Buku Panduan Pencegahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan buku Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, buku ini berisi panduan bagi korporasi untuk memahami seluk-beluk korupsi korporasi dan strategi pencegahannya.

"Sekarang sudah ada 5 tersangka korporasi. Yang sudah tahap penuntutan satu. Rasanya tidak adil dong KPK sudah mulai menindak (korporasi) sedangkan tidak ada panduan untuk korporasi agar tidak terjerembab dalam hal yang dilarang undang-undang," kata Laode dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Atas kesadaran itu, kami meluncurkan Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha," lanjut Laode.

Baca juga: Bisakah Parpol Dijerat Tindak Pidana Korupsi Korporasi? Ini Kata KPK

Ia berharap, panduan ini bisa diimplementasikan oleh korporasi. Dengan demikian, komitmen korporasi mencegah korupsi berlangsung secara konsisten.

"Tidak cukup nanti PT ABC, 'Oh kami menyusun sesuai arahan KPK' tapi ternyata masih korupsi, ya enggak akan lepas. Harus dijalankan, komitmen pimpinannya harus ada, ikuti semua panduannya, itu yang akan kami push," kata Laode.

Ia menjelaskan, distribusi buku panduan ini akan dilakukan bersama sejumlah pihak, mulai dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), asosiasi-asosiasi perusahaan dan instansi pemerintahan terkait yang berinteraksi dengan korporasi.

"Kami juga akan simpan di web KPK sehingga bisa men-download. Kalau diperbanyak juga silakan. Bahkan di KPK ada unit khusus di bawah Pak Giri (Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK) yang bertanggung jawab mensosialisasikan ini," ujar Laode.

Sementara itu, Ketua Komite Khusus Pengusaha Berintegritas KADIN, Rakhmat Junaidi mengatakan, pihaknya dan para pelaku usaha mengapresiasi adanya buku panduan tersebut.

Baca juga: Menjerat Korupsi Korporasi

Sebab, KPK juga menerima berbagai masukan dari pihak KADIN dalam proses penyusunan buku ini.

Menurut Rakhmat, buku panduan tersebut menjawab kebutuhan pihak korporasi akan ketidakjelasan bagaimana seluk-beluk korupsi korporasi.

"Dalam beberapa tahun terakhir pelaku usaha terjebak dalam pusaran (korupsi) ini. Nah ini yang mesti kita benahi. Panduan ini sangat detail, bahkan ada table cara mengevaluasinya seperti apa, mengimplementasikannya gimana," kata dia.

"PR-nya perusahaan bagaimana sistem (pencegahan) yang diimplementasikan bisa turun sampai ke bawah dan dilakukan semua orang. Integritas itu kan bukan hanya di pimpinan, harus sampai ke bawah," lanjut Rakhmat.

Di sisi lain, dengan buku tersebut, pihak korporasi juga bisa mengingatkan pihak-pihak lain yang berupaya mengajak korporasi untuk melakukan kejahatan korupsi.

"Dengan adanya ini, kami berharap perusahaan punya alasan ketika ada orang-orang mencoba membawa kepada hal-hal tidak benar. Dia akan inget dan tahu betul kalau kita mengimplementasikan (pencegahan)," ujar dia.

Dari salinan buku yang diterima Kompas.com, buku panduan tersebut menjelaskan beragam hal, seperti instrumen hukum yang berkaitan dengan korupsi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencegahan di perusahaan, pengaturan kontribusi dan donasi politik, hingga mekanisme perusahaan melaporkan indikasi korupsi ke aparat penegak hukum.