Moeldoko: Kalau Disebut Kelompok Kriminal Bersenjata, Apa Bedanya dengan yang di Tanah Abang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berpendapat, sebaiknya pemerintah memberi label pelaku penembakan TNI di Papua tidak hanya sekadar kelompok kriminal bersennjata, melainkan kelompok separatis.

Menurut Moeldoko, label itu akan menentukan kekuatan yang diterjunkan untuk menangani para pelaku.

"Saya sering menyampaikan perlunya mengevaluasi nama itu, kelompok kriminal bersenjata. Pertanyaannya, benar enggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan, tegas saja, mereka memang kelompok separatis," ujar Moeldoko saat berbincang dengan wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/3/2019).

"Kalau kelompok separatis kan berarti operasi (penumpasan pelaku) ditingkatkan," lanjut dia.

Baca juga: Sosok Serda Yusdin Anggota TNI yang Gugur di Nduga, Tulang Punggung Keluarga hingga Bercita-cita Jadi Prajurit

Moeldoko menambahkan, TNI sudah mengetahui persis kekuatan mereka di Papua. TNI juga sudah memiliki peta pergerakan mereka. Namun lantaran mereka masih dianggap kelompok kriminal bersenjata, TNI tidak bisa berbuat banyak.

Menurut mantan Panglima TNI itu, kondisi demikian justru merugikan institusi TNI sendiri.

"Kalau terus-terusan mereka ini dianggapnya kelompok kriminal, nanti TNI terus-terusan jadi santapan kekuatan mereka. Ya bagaimana? TNI melihat ada kekuatan, tapi enggak bisa di depan, harus polisi yang di depan," ujar Moeldoko.

"Karena kalau disebut kelompok kriminal bersenjata, ya sama saja. Apa bedanya dengan kelompok kriminal di Tanah Abang misalnya? Hal-hal inilah yang perlu kita pikirkan lebih jauh lagi," lanjut dia.

Baca juga: Kronologi Kontak Senjata antara TNI dan Kelompok Bersenjata di Nduga

Ketika ditanya apa sebenarnya kendala pemerintah dalam menetapkan para pelaku sebagai kelompok separatis, Moeldoko mengatakan, salah satunya adalah hubungan luar negeri. Ia tak menjelaskan secara rinci jawabannya tersebut.

Namun, ia berpendapat, kendala-kendala itu harusnya ditembus demi menyelesaikan jatuhnya korban putra terbaik TNI.

"Harus ada sikap baru yang perlu dikonsultasikan lagi lebih jauh ya. Pasti itu akan melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Polhukam dan lain-lain," lanjut dia.

Baca juga: 6 Fakta Penyerangan KKB di Nduga, 3 Prajurit TNI Gugur hingga Pelaku Kriminal Gunakan Senjata Militer

Diberitakan, tiga anggota TNI gugur diserang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua pada Kamis (7/3/2019). Ketiga anggota TNI ini tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum).

Dalam rilis Kodam XVII/Cendrawasih yang diterima Kompas.com, pasukan TNI Satgas Gakkum berkekuatan 25 orang itu baru tiba di Distrik Mugi untuk mengamankan jalur pergeseran pasukan pengamanan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena- Mumugu di Kabupaten Nduga.

Tiba-tiba, pasukan diserang secara mendadak oleh sekitar 50-70 orang KKB bersenjata campuran, baik senjata standar militer maupun senjata tradisional seperti panah dan tombak.

Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 08.00 WIT.

“Pasukan berusaha melakukan perlawanan sehingga berhasil menguasai keadaan dan berhasil memukul mundur kelompok KKSB sampai menghilang ke dalam hutan belantara,” kata Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf M Aidi.

Aidi mengatakan, serangan tersebut mengakibatkan tiga prajurit TNI gugur. Namun, pihaknya memperkirakan sekitar 7-10 orang KKB juga tewas dalam kontak senjata tersebut.