Eni Anggap Uang Kotjo untuk Munaslub Golkar dari Sumber yang Halal

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa mantan anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengaku meminta uang kepada pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk keperluan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Awalnya, Eni beranggapan pemberian uang dari Kotjo tersebut tidak melanggar hukum.

Hal itu dikatakan Eni saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (22/1/2019).

"Bagi saya, pengusaha menyumbang buat partai, apalagi dari sesuatu yang halal, ya tidak ada masalah," ujar Eni kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Eni Maulani: Sejak Awal Setya Novanto Berkeras Minta Proyek ke PLN

Menurut Eni, sejak awal Kotjo telah memberitahu bahwa dia akan mendapat jatah atas jasanya membantu Kotjo mendapatkan proyek pembangkit listrik.

Eni akan mendapat bagian dari agen fee sebesar 2,5 juta dollar Amerika Serikat yang diterima Kotjo dari investor China.

"Pak Kotjo bilang, dia dapat 2,5 persen dan ini halal. Saya tanya kenapa halal, dia bilang saya dapatkan agen fee dan bayar pajak," kata Eni.

Dalam kasus ini, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp 4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Baca juga: Idrus Mengaku Sering Diminta Eni Maulani Pinjam Uang dari Johannes Kotjo

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Kotjo meminta bantuan Ketua DPR Setya Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.

Baca juga: Eni Maulani Ingin Ignasius Jonan dan Marcus Mekeng Jadi Saksi di Persidangannya

Kemudian, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR, yang membidangi energi.

Selanjutnya, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.