Saksi Akui Uang Rp 713 Juta dari Eni Maulani untuk Biayai Panitia Munaslub Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan, uang Rp 713 juta yang diberikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, digunakan untuk membiayai pelaksanaan dan panitia musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar.

Hal itu dikatakan Sarmuji saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Sarmuji bersaksi untuk terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

"Uang digunakan untuk percetakan materi Munaslub, untuk tim verifikasi dan ganti ongkos panitia steering committee non DPR," ujar Sarmuji kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Sidang Eni Maulani, Jaksa Hadirkan Anggota Fraksi Golkar dan Presdir Isargas

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Sarmuji merinci sebesar Rp 256 juta untuk membayar ongkos percetakan. Kemudian, Rp 207 juta untuk membayar tim verifikasi.

Sementara, Rp 250 juta digunakan untuk mengganti biaya perjalanan dan akomodasi panitia SC yang bukan anggota DPR.

Menurut Sarmuji, saat itu Eni merupakan bendahara Munaslub. Eni bertugas mencari, mengalokasikan dan mengelola keuangan panitia Munaslub.

Sementara, Sarmuji menjabat sebagai sekretaris steering committee Munaslub.

Dalam kasus ini, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp 4,7 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Baca juga: Saat Hakim Cari Suami Eni Maulani yang Sempat Menghilang di Persidangan

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Menurut jaksa, sebagian uang tersebut diduga digunakan Eni untuk membiayai kegiatan partai.

Selain itu, untuk membiayai keperluan suaminya yang mengikuti pemilihan bupati di Temanggung.