Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Publik Hati-hati Pilih Caleg di Pemilu 2019

Kompas.com - 13/11/2018, 08:17 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya berharap kehati-hatian publik dalam memilih calon legislatif di Pemilu 2019.

KPK ingin masyarakat tak memilih calon yang pernah terjerat dalam kasus korupsi atau tak berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

"Jangan pilih orang yang tidak komitmen dengan pemberantasan korupsi, apalagi yang pernah melakukan korupsi. Kami pandang itu tidak layak dipilih," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Baca juga: Komisioner KPU: KPK Sarankan Umumkan Caleg Eks Koruptor

Ia menyebutkan, KPK sudah banyak memproses anggota DPR dan DPRD karena terlibat dalam kejahatan korupsi. Dengan kewaspadaan pemilih, KPK berharap pelaku kejahatan korupsi dari parlemen tidak terus bertambah.

"Jadi ini suatu imbauan bagi pihak-pihak terkait," ungkap Febri.

Selain itu, kata Febri, KPK juga sudah mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengumumkan caleg-caleg eks koruptor.

Menurut dia, langkah KPU tersebut strategis dalam melindungi dan menjamin hak pemilih mendapatkan informasi yang jelas terkait rekam jejak setiap caleg.

Baca juga: Caleg Eks Koruptor Tak Akan Diumumkan di TPS

"Kami tentu saja memandang dalam konteks pemenuhan hak publik, hak masyarakat, hak pemilih untuk tahu siapa yang akan mereka pilih agar tidak salah pilih. Kemudian kami mengatakan pada prinsipnya dalam diskusi tersebut (dengan KPU), itu hal yang bisa dilakukan ke depan bersama-sama," katanya.

Febri juga pernah menegaskan pentingnya perubahan paradigma pemilih untuk konsisten tak menerima uang dari para caleg yang sedang bersaing dalam kontestasi politik.

"Tidak ada lagi seharusnya adagium yang mengatakan terima uang tapi juga pilih calonnya. Justru sekarang sudah saatnya masyarakat menolak dan tidak pilih calon yang berupaya membeli suara masyarakat tersebut," kata dia.

Kompas TV Namun, caleg yang tergabung dalam Go Prabu tidak mempermasalahkan jika diberi sanksi oleh Partai Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com